Presiden Jokowi Evaluasi PPKM Darurat, Sekda Kabupaten Malang: Pendisiplinan Prokes dan Vaksinasi

Jul 19, 2021 20:06
Bupati Malang HM. Sanusi didampingi Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat dan sejumlah jajarannya saat rapat evaluasi PPKM Darurat secara virtual bersama
Bupati Malang HM. Sanusi didampingi Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat dan sejumlah jajarannya saat rapat evaluasi PPKM Darurat secara virtual bersama

MALANGTIMES - Kedisiplinan protokol kesehatan (prokes) menjadi hal utama yang dibahas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat secara virtual, Senin (19/7/2021). 

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, pendisiplinan prokes juga harus diimbangi dengan sosialisasi vaksinasi. Itu juga menjadi pesan dari Presiden Jokowi di setiap daerah, terutama yang baru saja melaksanakan PPKM Darurat.

"Ada penekanan agar daerah meningkatkan sosialisasi dan soal vaksin. Pesan Presiden ini gak boleh lepas dan harus terus dilakukan daerah," ujar Wahyu usai rapat evaluasi PPKM Darurat. 

Sementara soal vaksinasi sendiri, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sedang mengajukan tambahan vaksin ke pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Meskipun menurut Wahyu, hal itu belum mendapat respon. Sebab ia melihat, hal itu juga dilakukan oleh daerah lain di Indonesia.

Sedangkan untuk PPKM Darurat, Pemerintah Pusat akan menghapus istilah-istilahnya, seperti PPKM Mikro ataupun PPKM Darurat. Dari informasi yang ia terima, hal itu sebagai respon atas keluhan masyarakat soal istilah kedaruratan yang digunakan dalam penanganan Covid-19. 

"Ini akan diganti dengan levelisasi yang akan ditentukan oleh Perintah Pusat. Nanti Kabupaten Malang akan masuk di level mana, itu tergantung Pemerintah Pusat," imbuh Wahyu.

Untuk itu, dirinya juga belum dapat memastikan, apakah nantinya PPKM ini akan diperpanjang atau tidak. Sebab masih menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Pusat. Namun, menurutnya, penanganan Covid-19 akan dikembalikan berdasarkan aglomerasi atau Malang Raya. 

"Aglomerasinya Malang Raya," pungkas Wahyu Hidayat.

Di Kabupaten Malang sendiri, dari hasil evaluasi PPKM Darurat, menurut Kementerian Maritim dan Investasi, sudah ada peningkatan terkait penanganan meski Kabupaten Malang berada di zona Merah Covid-19.

Topik
Presiden Jokowisebutan jokowiSekda Kabupaten Malangmaterai bekas

Berita Lainnya

Berita

Terbaru