Vaksinasi Kewilayahan di Kota Malang Mengacu pada Ketersediaan Vaksin

Jul 18, 2021 10:05
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dr Husnul Muarif saat ditemui MalangTIMES.com, Jumat (16/7/2021). (Foto: Tubagus Achmad/ MalamgTIMES)
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dr Husnul Muarif saat ditemui MalangTIMES.com, Jumat (16/7/2021). (Foto: Tubagus Achmad/ MalamgTIMES)

MALANGTIMES - Dalam menjalankan proses percepatan vaksinasi di Kota Malag, Dinas Kesehatan Kota Malang akan menerapkan sistem kewilayahan di seluruh kecamatan yang mengacu pada ketersediaan vaksin. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dr Husnul Muarif mengatakan bahwa terdapat dua sistem terkait pelaksanaan vaksinasi di Kota Malang. Yakni reguler dan non-reguler. 

"Yang reguler itu dalam hal ini puskesmas yang sudah bekerjasama dengan lurah, RT, RW dan tentu itu menyesuaikan dengan vaksin yang ada," ungkapnya kepada MalangTIMES.com.

Sistem vaksinasi reguler berbasis kewilayahan terus gencar dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang tersedia, karena memang sasaran penerima vaksin cukup banyak. 

Dengan sasaran yang cukup banyak, pihaknya juga terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan jajaran kecamatan hingga kelurahan untuk mengondisikan proses vaksinasi berbasis kewilayahan dengan menyesuaikan ketersediaan vaksin.

"Artinya begitu vaksin ada, itu nanti kita sebar ke wilayah," kata dokter yang juga merupakan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang. 

Nantinya, meskipun telah didrop vaksin, pihaknya juga akan menuntaskan program vaksinasi berbasis kewilayahan secara proporsional dan merata. Karena tidak mungkin proses vaksinasi hanya terpaku pada satu wilayah saja. 

"Enggak mungkin kita tuntaskan di kelurahan A saja, nanti kan terjadi konflik dan masyarakat bertanya-tanya," ujarnya. 

Terkait teknis pendistribusian vaksin ke masyarakat, pihaknya nanti akan merundingkan dengan jajaran puskesmas terkait yang membawahi beberapa kelurahan yang ada. Hal itu penting dilakukan agar tidak terdapat ketimpangan pendistribusian vaksin di masing-masing wilayah. 

"Supaya semua masyarakat, sekalipun belum semuanya tervaksin itu sebagian terwakili di masing-masing wilayah," terangnya. 

Sementara itu, untuk kegiatan vaksinasi non-reguler diserahkan kepada pihak-pihak instansi yang menyelenggarakan. Pasalnya dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan RI didistribusikan kepada Dinas Kesehatan di masing-masing provinsi dalam hal ini Provinsi Jawa Timur. 

"Dinas Kesehatan Provinsi itu mendropping ke tiga tempat, yakni Dinas Kesehatan, ke TNI, dan ke Polri. Itu nanti yang di Kota Malang berapa yang di Dinkes. Kemudian yang sudah masuk di Urkes Polri berapa, yang masuk ke Kesyan ini berapa," jelasnya. 

Sebagai informasi, bahwa hingga sampai saat ini per hari Jumat (16/7/2021), Pemkot Malang telah menggelontorkan setidaknya 325.910 dosis vaksin dengan rincian 261.407 dosis pertama dan 64.503 dosis kedua. Jumlah tersebut sudah terdistribusikan 94 persen dari total 346.640 dosis vaksin yang dimiliki. 

Program percepatan vaksinasi yang terus dilakukan oleh Pemkot Malang ini merupakan dukungan agar mempercepat tercapainya 70 persen masyarakat di seluruh Indonesia tervaksin. Sehingga dapat terwujud herd immunity bagi masyarakat Indonesia.

Topik
Vaksin Covid 19Vaksinasi Covid 19vaksinasi kota malangDinkes Kota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru