PPKM Darurat, 9.998 KPM di Kabupaten Malang Diusulkan Dapat BST

Jul 16, 2021 13:23
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kabupaten Malang, Titin Koentiastutik (Foto: Istimewa).
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kabupaten Malang, Titin Koentiastutik (Foto: Istimewa).

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sudah berencana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang dinilai terdampak pandemi. Khususnya, selama masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini. 

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kabupaten Malang, Titin Koentiastutik menjelaskan, rencana tersebut saat ini masih dalam tataran Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang. Utamanya dari segi regulasi, perundang-undangan dan aturan hukum.

"Saat ini sedang berproses. Yaitu sedang dalam usulan di Bagian Hukum. Jadi masih belum fix," ujar Titin saat ditemui, Jumat (16/7/2021) siang.

Titin menjelaskan, bantuan tersebut akan diberikan kedalam bentuk bantuan sosial tunai (BST). Sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang, yang memang khusus dianggarkan karena masa PPKM Darurat ini. 

"Jadi bukan anggaran setiap tahun. Karena memang ada PPKM Darurat ini. Jadi setelah refocusing, anggaran itu dihimpun atau dikhususkan, mana saja yang prioritas untuk penanganan ini (PPKM Darurat)," imbuh Titin.

Dirinya berharap, dalam waktu dekat BST tersebut segera ditetapkan. Untuk selanjutnya juga tentu agar segera dapat disalurkan kepada yang berhak. Rencananya, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapat BST sebesar Rp 300 ribu.

"Ya mudah-mudahan minggu ini bisa segera turun, di Badan Hukum terutama. Yang untuk penetapan nama-nama penerima bansos dan untuk anggarannya. Kalau jumlahnya (anggaran) di bagian keuangan. Itu rencananya, satu KPM menerima Rp 300 ribu," terang Titin. 

Titin menjelaskan, saat ini ada sebanyak 9.998 KPM yang tengah diusulkan untuk dapat menerima bantuan. Yang menjadi kriteria utama, data ke 9.998 KPM tersebut harus sudah tercantum di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sementara warga yang diusulkan untuk dapat menerima BST ini adalah yang belum pernah menerima bantuan apapun dari berbagai program. 

"Jadi (program bantuan) yang dari Kemensos (Kemensos) itu kan ada beberapa, seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan non Tunai. Nah KPM yang akan diusulkan menerima BST ini diutamakan yang belum pernah terakomodir program-program bantuan itu. Kalau deadline sepertinya tidak ada, tapi kalau kami juga berupaya agar bisa sesegera mungkin. Karena juga PPKM Darurat kan berakhirnya tanggal 20 Juli 2021 mendatang," pungkas Titin.

Topik
Bantuan Sosial TunaiKabupaten Malangsebutan jokowiDinsos Kabupaten Malangbantuan sosial

Berita Lainnya

Berita

Terbaru