Wacana Pemerintah Siapkan Skenario Perpanjangan PPKM Darurat 4-6 Minggu hingga Respons Satgas Covid-19

Jul 13, 2021 08:17
PPKM (Foto: Konfrontasi.co)
PPKM (Foto: Konfrontasi.co)

INDONESIATIMES - Pemerintah rupanya telah membuat skenario dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama 4 hingga 6 minggu ke depan. Hal ini disebabkan adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi di Indonesia. 

Skenario itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulayani. 

"PPKM Darurat selama 4 hingga 6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Sri Mulayani dalam rapat bersama Banggar DPR RI Senin (12/7/2021). 

Oleh sebab itu, itu APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Disisi lain, perempuan yang akrab disapa Ani ini menyebut bahwa pihaknya akan kembali melakukan realokasi dan refocusing tahap III untuk mendukung pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 31 Triliun.

Dijelaskan, refocusing dan realokasi tersebut akan diambil melalui anggaran belanja K/L sebesar Rp 26 Triliun dan Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 5 Triliun. Anggaran itu digunakan untuk penanganan Covid-19-19.

"Kita mengidentifikasi sekitar mungkin Rp 26 Triliun dan Rp 5 Triliun dari TKDD. Kami akan menyelesaikan dalam bulan ini dengan melihat perkembangan Covid-19," katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah sudah pernah melakukan refocusing dan realokasi tahap pertama yakni pada Februari 2021 dari belanja K/L Rp 59,1 Triliun dan TKDD Rp 15 Triliun. Lalu refocusing dan realokasi tahap kedua dilakukan atas komponen tunjangan kinerja THR serta gaji ke-13 dalam belanja K/L sesuai PP Nomor 63 Tahun 2021 sebesar Rp 12,1 Triliun.

Respons Satgas

Terkait pernyataan Sri Mulayani, pihak Satgas pun langsung angkat bicara. Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander K mengatakan PPKM Darurat di Jawa Bali akan terus diperpanjang sampai pertambahan kasus harian di Indonesia di bawah 10 ribu.

Alex menyebut kasus harian menjadi kunci pertimbangan PPKM Darurat diperpanjang atau tidak. Berdasarkan data Satgas, pertambahan kasus hari ini, Senin (12/7/2021) mencapai 40 ribu. Sehingga, jika sampai tanggal 20 Juli mendatang tidak mengalami penurunan maka PPKM akan diperpanjang.

"Sepanjang naik terus kita akan lanjut. Sampai nanti turun di bawah 10 ribuan," kata Alex.

Sementara, untuk PPKM luar Jawa Bali, kata Alex Satgas Covid akan terus memonitor. Jika angka kasus harian juga tidak menunjukan penurunan dan malah terjadi lonjakan kasus drastis ada kemungkinan diperpanjang. 

Ia juga mengisyaratkan kemungkinan pemerintah tidak akan menambah butir peraturan jika PPKM Darurat diperpanjang. Begitu juga, lanjut Alex, tidak akan ada peraturan yang diubah.

Dia menyebut jika PPKM diperpanjang, Satgas akan memperbanyak jumlah tes dan pelacakan atau telusur kontak erat. Sejauh ini, setiap satu orang yang diketahui terpapar Covid-19 harus ditelusuri sampai 15 riwayat kontak. 

"Testing harus lebih tinggi. Kalau ada 40 ribu orang, maka kontak erat kemungkinan 400 ribu. Jadi di kali 10 atau 15 kontak eratnya," jelas Alex.

Diketahui, PPKM darurat di Jawa Bali sudah berlangsung sejak 3 Juli dan akan berakhir 20 Juli mendatang. Sedangkan, di luar Jawa Bali dimulai pada hari ini, Senin (12/7/2021) hingga waktu yang ditentukan.

Topik
sebutan jokowiaturan kemenagKasus Covid 19Sri Mulyani

Berita Lainnya

Berita

Terbaru