Terkait Polemik Rekrutmen Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan, LIRA Ajukan Audiensi Daring

Jul 12, 2021 17:36
Sekretaris DPD LIRA Malang Raya Dito Arief Nurakhmadi (tengah) saat ditemui awak media beberapa waktu lalu. (Foto: Tubagus Achmad/ MalangTIMES) 
Sekretaris DPD LIRA Malang Raya Dito Arief Nurakhmadi (tengah) saat ditemui awak media beberapa waktu lalu. (Foto: Tubagus Achmad/ MalangTIMES) 

MALANGTIMES - Terkait polemik pada rekruitmen Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan yang telah mendapatkan sorotan banyak pihak salah satunya dari DPD LIRA Malang Raya terus bergulir. 

DPD LIRA Malang Raya yang sebelumnya juga telah mendesak DPRD Kabupaten Malang untuk segera menggelar audiensi dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, kali ini telah mengirimkan kembali surat pengajuan audiensi yang ketiga kalinya. 

"LIRA Malang Raya mengirimkan surat untuk yang ketiga kalinya kepada DPRD Kabupaten Malang, perihal permohonan audiensi terkait mekanisme seleksi Dewan Pengawas Perumda Tirta Kanjuruhan," ungkap Sekretaris DPD LIRA Malang Raya Dito Arief Nurakhmadi kepada MalangTIMES.com, Senin (12/7/2021). 

Surat pengajuan audiensi ketiga kalinya yang telah dikirimkan kepada Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang Darmadi berisikan bahwa mempertimbangkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pihaknya mengajukan audiensi secara daring (dalam jaringan). 

"Dalam surat permohonan kali ini, LIRA mengajukan audiensi secara daring (online, red). Mengingat masih dalam penerapan PPKM Darurat oleh pemerintah hingga tanggal 20 Juli mendatang," terangnya. 

Pasalnya, kata Dito bahwa agenda audiensi rencananya bakal digelar pada tanggal 7 Juli 2021. Namun dari pihak DPRD Kabupaten Malang menunda agenda audiensi tersebut karena masih dalam penerapan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali. 

"Kami tidak ingin 'problem kebijakan' ini berlarut-larut, maka kami mengajukan diri agar audiensi dapat diselenggarakan secara daring atau online," tuturnya. 

Nantinya, dalam audiensi daring yang telah diusulkan, DPD LIRA Malang Raya meminta kepada DPRD Kabupaten Malang untuk dapat menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan proses seleksi Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan. 

"Di antaranya adalah Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan, Dewan Pengawas Perumda Tirta Kanjuruhan dalam hal ini Sekda yang ex officio sebagai Ketua Dewas, Panitia Seleksi, Bagian Perekonomian Pemkab Malang sebagai pengampu BUMD dan Bagian Hukum sebagai OPD yang berkaitan dengan regulasi dan Perda di Kabupaten Malang," ujarnya. 

Selain itu, pihaknya juga berencana menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya untuk menilai problem kebijakan terkait rekrutmen Dewan Pengawas Perumda Tirta Kanjuruhan. 

"Di antaranya yaitu rekan-rekan media massa, sejumlah akademisi dari perguruan tinggi di Malang dan rekan-rekan aktifis serta praktisi di Malang Raya," katanya. 

Alumnus Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ini menambahkan bahwa terkait audiensi pertama kali digelar pada tanggal 28 Mei 2021. Di mana kesepakatan pada waktu itu yakni yang menjadi leading sector secara aktif adalah Komisi II DPRD Kabupaten Malang. 

Kemudian surat kedua dilayangkan oleh DPD LIRA Malang Raya kepada DPRD Kabupaten Malang pada tanggal 7 Juni 2021. Dalam hal ini, artinya sudah berjalan lebih dari satu bulan dari surat kedua yang telah dilayangkan. 

"Sehingga kalau diam-diam terus seperti ini, lama-lama kami khawatir akan menguap. Dengan dalih kesibukan atau kondisi PPKM Darurat, maka kami usulkan terobosan dilakukan audiensi secara daring," tegasnya. 

Sementara itu, DPD LIRA Malang Raya selanjutnya berencana bilamana permohonan audiensi daring tidak mendapatkan respon dari DPRD Kabupaten Malang, pihaknya bakal mengajukan gugatan sederhana. 

"Kami akan mengajukan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) kepada Pengadilan Negeri (PN) Malang. Terkait dengan prosedur dan mekanisme dalam rekruitmen Dewan Pengawas Perumda Tirta Kanjuruhan, yang menurut kajian kami tidak sesuai dengan perundangan berlaku yaitu Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dan Perda Nomor 5 Tahun 2013," jelasnya. 

Lebih lanjut, Tim Hukum DPD LIRA Malqng Raya juga sudah melakukan kajian dan melihat bahwa proses mekanisme rekruitmen Dewan Pengawas Perumda Tirta Kanjuruhan tersebut memenuhi unsur pelanggaran dan merugikan secara perdata. 

"Sehingga opsi gugatan sederhana di Pengadilan Negeri dapat menjadi opsi hukum alternatif selain proses hukum di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara, red)," tuturnya. 

"DPD LIRA Malang Raya juga berkeinginan memberikan terobosan hukum dalam kasus-kasus yang menyangkut permasalahan kebijakan atau sengketa khususnya di Malang Raya. 

"Yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dapat diajukan oleh masyarakat atau civil society, karena prosesnya lebih mudah, cepat dan sederhana," pungkasnya.

Topik
Perumda Tirta KanjuruhanPerumda Tirta Kanjuruhan Malangpemuda pancasila tulungagung

Berita Lainnya

Berita

Terbaru