Izin Ditangguhkan, Resepsi Pernikahan Dilarang Selama PPKM Darurat di Kota Malang

Jul 11, 2021 10:51
Pernikahan era New Normal di Kota Malang sebelum masa PPKM Darurat. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Pernikahan era New Normal di Kota Malang sebelum masa PPKM Darurat. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Bagi para muda-mudi atau calon pasangan pengantin yang berencana menggelar acara pernikahan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masayarakat (PPKM) Darurat nampaknya harus rela gigit jari.

Pasalnya, Pemerintah Pusat telah menerbitkan aturan baru PPKM Darurat terkait dilarangnya kegiatan resepsi pernikahan hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Perubahan aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Imendagri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali.

Dalam hal ini, mengacu pada hal itu, Kota Malang juga melarang kegiatan resepsi pernikahan sementara waktu. Termasuk izin pernikahan di masa New Normal sementara waktu ditangguhkan.

"Mengacu pada Instruksi Mendagri, untuk izin resepsi pernikahan di era New Normal yang sebelumnya telah diterbitkan, saat ini dicabut," ujar Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Erik Setyo Santoso.

Dalam hal ini, pihak Disnaker-PMPTSP juga telah mengeluarkan surat untuk diumumkan kepada masyarakat setempat, hingga kepada pengelola tempat usaha dan perhotelan. Yang mana, hal ini guna memastikan persyaratan izin resepsi pernikahan di aturan sebelumnya yang diizinkan boleh digelar hanya dengan kapasitas 30 orang saja kini telah dicabut.

Pencabutan perizinan digelarnya resepsi pernikahan itu berlaku mulai tanggal 10 - 20 Juli 2021 mendatang. "Mulai tanggal 10 sampai 20 Juli masa PPKM Darurat itu dicabut. Kami harapkan semuanya menaati ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19," terangnya.

Sebagai informasi, pada perubahan aturan PPKM Darurat Jawa-Bali, mengatur terkait dengan tempat ibadah dan acara resepsi pernikahan. Di mana untuk tempat ibadah, seperti masjid, mushala, gereja, pura, vihara, klenteng dan tempat peribadatan lainnya tidak lagi ditutup.

Namun, tetap diimbau untuk tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. 

Pemerintah juga melarang penyelenggaraan resepsi pernikahan selama PPKM Darurat. Artinya, warga tak bisa melakukan resepsi pernikahan selama hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Sebelumnya, pemerintah masih mengizinkan warga melaksanakan resepsi pernikahan selama PPKM Darurat, namun hanya bisa dihadiri maksimal 30 orang dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Topik
sebutan jokowijual beli sabuKota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru