Saling Lempar, Apa Kabar Dana Donasi Bantuan Korban Gempa Bumi Malang?

Jul 05, 2021 20:01
Bupati Malang HM Sanusi (Hendra Saputra/MalangTIMES)
Bupati Malang HM Sanusi (Hendra Saputra/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Bupati Malang HM Sanusi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang beda pendapat terkait dana open donasi dengan tagline pray for Kabupaten Malang akibat bencana gempa bumi, April 2021 silam.

Secara umum Sanusi menyebut bahwa bantuan dari masyarakat itu telah disalurkan sesuai ketentuan. Dan pengelolaan bantuan tersebut berada pada BPBD Kabupaten Malang yang jadi leading sektornya.

“Pengelolaan (open donasi, red) ada di BPBD. Sudah disalurkan sesuai ketentuannya. Dan data penerima bantuan sudah lengkap,” ungkap Sanusi.

Terpisah, Sekretaris BPBD Kabupaten Malang Bagyo Setiono mengatakan, untuk dana open donasi itu saat ini dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang. Dalam hal ini pihaknya selalu koordinasi dengan pengelola bantuan dari masyarakat itu.

“Kami juga selalu konsultasi dengan mereka (BPKAD). Kami rancang itu untuk back up pembangunan berikutnya. Tidak hanya untuk huntara atau fasum, tapi kita lihat skala kebutuhannya,” ujar Bagyo.

Disinggung mengenai update dana terakhir yang masuk, Bagyo pun mengaku tidak tahu. Karena saat ini BPKAD Kabupaten Malang yang mengelola donasi dari masyarakat untuk korban gempa bumi itu. 

“Kalau update dana terakhir saya tidak tahu, itu di BPKAD,” ungkap Bagyo.

Bahkan, Bagyo juga mengaku bahwa dana dari open donasi itu belum digunakan sama sekali. Pasalnya, bantuan kepada korban gempa saat ini masih tercover dari anggaran BPBD Kabupaten Malang dan anggaran belanja tidak terduga (BTT).

“Belum digunakan sama sekali. Selama ini kami tanggulangi dengan dana kami dan yang ada di BTT. Nanti harapannya dengan yang dijanjikan (BNPB) yakni Rp 50 juta, Rp 25 juta dan Rp 10 juta kami bareng kan itu,” ungkapnya.

Saat ini, verifikasi pendataan korban gempa telah memasuki tahap akhir. Tapi pihaknya menjelaskan bahwa nantinya bantuan itu akan diserahkan untuk yang mendesak terlebih dahulu.

“Jadi nanti pembangunan dari BNPB ada, pemerintah ada, dan dari masyarakat ada. Tapi tidak bisa kami menyelesaikan cepet-cepetan. Karena pertanggungjawaban nya harus jelas. Kalau tidak jelas nanti masak tega saya ditangkap kejaksaan,” kata Bagyo.

Menurut Bagyo, bencana di Kabupaten Malang ini beda dengan bencana di daerah lain. Ia menuturkan bahwa di daerah lain korban gempa hanya satu klaster, sehingga mudah melakukan pendataan. Namun lanjut Bagyo, di Kabupaten Malang yang menyulitkan pendataan yakni kondisi alam dan medannya.

“Kalau kami mau strength sesuai aturan pun, tidak ada yang dapat bantuan, karena ditanya tidak ada yang punya bukti kepemilikan tanah atau rumah. Tapi kebijaksanaan pimpinan, tidak melihat itu, ya sudah kami jalankan,” pungkasnya.

Topik
bantuan korban gempa malangbkad kabupaten malangBupati Malang SanusiBPBD Kabupaten Malangsmpn 1 pagerwojo

Berita Lainnya

Berita

Terbaru