KTP Transgender di Kabupaten Malang, Ini Kata Dispendukcapil

Jul 05, 2021 18:50
Plt kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang, Sirath Aziez (foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)
Plt kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang, Sirath Aziez (foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang menegaskan, transgender juga memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Namun secara hukum perekaman identitas hanya ada dua, yakni laki-laki atau perempuan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Sirath Aziez mengatakan, sejauh ini pihaknya tetap melayani permintaan administrasi kependudukan (adminduk) dan tidak memandang kelakuan. Hal itu tak terkecuali transgender, yang secara fisik terlihat perempuan tapi sebenarnya adalah laki-laki ataupun sebaliknya.

“Jadi yang kami catat itu bukti fisik, bukan kelakuan,” kata Sirath kepada media ini, Senin (5/7/2021).

Akan tetapi, Sirath menegaskan bahwa sampai hari ini tidak ada perekaman KTP yang menjelaskan identitas transgender. Oleh karena itu, pihaknya berharap ada kejujuran ketika seseorang mengurus adminduk.

“Ketika didaftarkan laki-laki atau sesuai dengan bukti fisik, itu yang kami catat. Jadi yang dicatat bukti fisik, bukan kelakuan,” kata Sirath.

Sirath menjelaskan bahwa di Kabupaten Malang sendiri saat ini belum ada masyarakat yang melakukan perubahan jenis kelamin yang tertera di dalam kartu identitas atau KTP. Namun jika ada putusan pengadilan yang menyebutkan perubahan tersebut, tentunya pihaknya akan melakukan pencatatan sesuai bukti pengadilan.

“Sejauh ini perubahan (jenis kelamin, red) di Kabupaten Malang belum ada. Tapi jika sepanjang ada putusan pengadilan perubahan jenis kelamin, ya kami catat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakruallah Juni 2021 lalu secara simbolis menyerahkan dokumen kependudukan kepada 30 orang transpuan di kantor Dukcapil Tangerang Selatan.

Dikutip dari Kompas.com, Zudan menyebut bahwa hal tersebut merupakan kewajiban negara, yaitu dengan mendata penduduk rentan administrasi kependudukan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2021.

Aturan itu menyebut kewajiban negara untuk memberikan identitas bagi warga seluruh penduduk Indonesia, baik WNI maupun WNA yang memiliki KITAP atau Kartu Izin Tinggal Tetap.

“Bila WNI saja kami layani apalagi kaum transgender, komunitas adat terpencil, serta difabel. WNI semuanya harus dilayani setara atau non-diskriminatif,” tegas Zudan.

Topik
Dispendukcapil Kabupaten MalangPembuatan e KTPperempuan paling berpengaruhPilkades Sampangberita kabupaten malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru