Surat Sekda Bau Parpol (13)

Jadi Kontroversi, Akhirnya PDI P Kabupaten Malang Buka Suara

Jul 03, 2021 19:19
Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto (kiri)
Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto (kiri)

MALANGTIMES - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Malang buka suara terkait dikeluarkannya surat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tertanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat.

Pasalnya, di dalam surat pemberitahuan tersebut berisikan permintaan dari Pemkab Malang ke seluruh camat di Kabupaten Malang untuk membantu menyosialisasikan ke desa dan kelurahan terkait kegiatan yang digagas oleh DPC PDI Perjuangan mengenai pelaksanaan Lomba Desa Pancasila.

 

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, bahwa awal mula hingga keluarnya surat pemberitahuan tersebut yakni berkaitan dengan Bulan Juni hingga Bulan Agustus yang merupakan Bulan Bung Karno.

"Kebetulan saya sebagai Ketua DPC intinya kepingin bekerjasama dengan pemerintah (Pemkab Malang, red). Bekerjasama kan tidak harus dana. Kami ingin membumikan Pancasila kepada masyarakat Kabupaten Malang," ujarnya kepada MalangTIMES.com melalui saluran telepon, Jumat (2/7/2021).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Malang ini pun menolak jika dikatakan sebuah lembaga politik dalam hal ini DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang memanfaatkan Pemkab Malang untuk kepentingan politik.

"Kita hanya minta bantuan. Bahasanya minta bantuan menyampaikan kepada desa. Jadi tidak ada instruksi. Pak Sekda itu hanya menyosialisasikan. Maka sosialisasi itu menyampaikan saja," tegasnya.

"Mereka tidak ada bahasa instruksi. Boleh ikut dan boleh tidak ikut. Karena, rumah besarnya hari ini kami sadar bahwa Pak Sanusi dan Didik diberangkatkan dari PDIP," imbuhnya.

Mantan Kepala Desa Tunjungtirto ini pun menanggapi terkait adanya anggapan netralitas para ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemkab Malang yang diragukan terkait keluarnya surat pemberitahuan tersebut.

"Coba dibaca di Undang-Undang Pemilu. Netralitas itu diberlakukan kepada siapa dan kapan, pada saat berproses pemilu. Hari ini sudah selesai pemilunya. Pemilu sudah selesai. Netralitasnya itu, nanti pada saat proses Pemilukada," tuturnya.

Pihaknya menegaskan bahwa untuk masyarakat secara luas harus memahami konteks dari surat pemberitahuan tersebut. Utamanya terkait netralitas yang tertuju pada ASN yang tidak hanya pada proses pemilu, melainkan harus terlebih dahulu dilihat isi konteksnya.

"Kita harus pintar dong netralitas dalam konteks di mana. Ini kan bahasanya Pancasila mas. Makanya dalam "Pancasila" ini yang harus diluruskan. Ini kan kaitannya dengan Pancasila. Ini konteksnya edukasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Didik selaku Wakil Bupati Malang juga telah membuka pintu lebar bagi partai politik (parpol) yang akan melakukan kegiatan serupa seperti DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

"Makanya bagi partai lain yang mau melakukan hal yang sama silahkan. Saya sebagai Wakil Bupati dan Pak Bupati akan melakukan itu. Dan saya akan meminta kepada Pak Sekda untuk membantu meneruskan surat itu," tandasnya.

Sementara itu, pihaknya juga membenarkan dalam Lomba Desa Pancasila tersebut juga dalam rangka memperebutkan Tropy Wakil Ketua MPR-RI dan Ketua DPR-RI Puan Maharani.

 

Ketika disinggung apakah Lomba Desa Pancasila yang memperebutkan Tropy Ketua DPR-RI Puan Maharani juga sebagai persiapan strategi menuju Pemilu 2024. Didik membantah dengan tegas.

"Oh tidak. Itu pertanyaan tidak saya jawab. No comment. Hari ini kita berbicara khusus terkait Pancasila. Tidak ada niat ke sana," tandasnya (Selesai).

Topik
program desa pancasilauu asnPDIP Kabupaten MalangDidik Gatot Subroto

Berita Lainnya

Berita

Terbaru