Hindari Kerumunan, Lampu Jalan Protokol di Kabupaten Malang Mati Total

Jul 03, 2021 18:00
Suasana rapat koordinasi PPKM Darurat di Peringgitan Pendapa Kabupaten Malang (foto: Hendra Saputra/ MalangTIMES)
Suasana rapat koordinasi PPKM Darurat di Peringgitan Pendapa Kabupaten Malang (foto: Hendra Saputra/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Menghindari kerumunan pada malam hari, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan mematikan alat penerangan jalan umum (PJU) di beberapa jalur protokol. Hal itu akan dilakukan hari ini mulai pukul 20.00.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengaku bahwa pihaknya akan menyukseskan PPKM Darurat yang dimulai hari ini. Hal itu agar angka penyebaran covid-19 semakin menurun.

“Lampu penerangan jalan dimatikan mulai pukul 20.00 WIB. Ini dilakukan untuk menunjang PPKM darurat agar berjalan maksimal,” ucap Wahyu Hidayat, Sabtu (2/7/2021).

Dimatikannya lampu di jalan protokol tersebut dilakukan atas kesepakatan Forkopimda Malang Raya. Karena sebelumnya, beberapa tempat keramaian juga telah diimbau untuk ditutup.

“Selain jalan-jalan utamanya untuk penerangan jalannya dimatikan, semua fasilitas umum dan tempat wisata disepakati untuk ditutup,” kata Wahyu.

Dengan dimatikannya lampu PJU sejak pukul 20.00 WIB itu, Wahyu mengaku bahwa hal itu sebagai penanda seluruh aktivitas masyarakat harus berhenti. Sebab, Satgas Covid-19 di Kabupaten Malang juga akan keliling mengecek penerapan PPKM Darurat.

“Lampu penerangan jalan itu akan dimatikan setiap pukul 20.00 WIB sampai PPKM darurat Jawa-Bali selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Malang AKBP R Bagoes Wibisono mengatakan bahwa pihaknya telah membuka 10 pos check point yang tersebar di beberapa titik wilayah Kabupaten Malang. Hal itu untuk memudahkan anggotanya melakukan patroli secara rutin.

“Bagi kami tidak ada kata lelah demi menyelamatkan nyawa manusia. Saya harap kapolsek agar bersinergi dengan muspika dan kades di wilayahnya untuk melaksanakan PPKM Darurat ini,” tegas Bagoes.

Di sisi lain, Bagoes menjelaskan bahwa selama masa PPKM Darurat ini, masyarakat dilarang makan di warung. Jika terpaksa harus beli makan, tentunya wajib menggunakan sistem take way atau delivery order.

“Lalu hajatan boleh dilaksanakan tapi maksimal 50 orang, dan tidak boleh makan di tempat," pungkasnya.

Topik
sebutan jokowiairlanggga hartartofaskes tingkat pertamapaparan covid 19

Berita Lainnya

Berita

Terbaru