Surat Sekda Bau Parpol (6)

Jadi Fasilitator Program Parpol, Politisi Kota Malang Nilai Tidak Wajar

Jul 03, 2021 14:19
Politisi Malang Raya tanggapi surat Sekda Kabupaten Malang
Politisi Malang Raya tanggapi surat Sekda Kabupaten Malang

MALANGTIMES - Mencuatnya surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat kepada Camat se-Kabupaten Malang yang memfasilitasi PDI-Perjuangan untuk mensosialisasikan pelaksanaan Lomba Desa Pancasila ramai diperbincangkan.

Pemerhati pemerintahan hingga orang yang senang dengan dunia politik pun banyak menaruh komentar. Pasalnya, hal itu dinilai seakan tidak sesuai dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Para politisi Kota Malang menilai, kegiatan yang diusung oleh partai politik (parpol) memang tidak menjadi masalah. Hanya saja ketika hal itu melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) memang dianggap kurang etis, apalagi jika hal tersebut menyalahi aturan.

Ketua DPC PKB Kota Malang Fatchullah menyampaikan, kegiatan yang diusung oleh partai sejatinya sah-sah saja. Namun, fasilitator melibatkan ASN inilah yang dinilai ada ketidakwajaran.

"Menurut kami di PKB, sesama partai ya kita wajar-wajar saja PDI-P melakukan itu. Tapi yang tidak wajar kan ketika ASN menjadi fasilitator sebuah parpol," ucapnya.

Dijelaskan Fatchullah, hal itu berkaitan dengan bagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan ASN itu sendiri. Sebaiknya, sebagai parpol cukup dengan mendorong dan memberikan saran kepada pemerintah daerah saja. Begitupula jika berkaitan dengan wawasan kebangsaan.

"Ketidakwajarannya ya terkait dengan tupoksi ASN. Tupoksi ASN terkait pelayanan kepada partai politik. Tapi, kalau terkait dengan bagaimana memberikan wawasan kebangsaan ya nggak masalah," ujarnya.

"Misalnya parpol cukup meminta kepada pemerintah pendalaman terhadap pancasila, biar dilakukan pemerintah sendiri. Parpol sifatnya mendorong. Nah, apakah di kabupaten pemerintah tidak peduli? saya tidak tahu dan tidak bicara itu," imbuh Fatchullah.

Wasek DPC Gerindra Kota Malang Dony Kurniawan mengungkapkan, pihaknya dalam hal ini sejatinya tidak mau ikut campur dan menghormati kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Hanya, saja terkait hal itu kiranya bisa lebih ditekankan bagaimana dalam mendorong pembangunan desa tanpa keluar dari subtansi yang ada. Apalagi, Pancasila bukan komoditi dan bukan milik parpol tertentu.

"Jadi, kalau seumpama, Pancasila ini djadikan alat komoditi dagang untuk suatu tujuan yang keluar dari pandangan hidup berbangsa dan bernegara, nah ini yang tidak pas," ungkapnya.

Berkaitan dengan kabar yang beredar mengenai fasilitasi pemerintah terhadap parpol tersebut, Dony mengatakan hal itu menjadi tanggung jawab penuh dari Pemda yang menaungi.

"Setuju atau tidak setuju dalam pelaksanaan program itu, kita kembalikan lagi dengan mekanisme di Pemerintah Kabupaten. Mari untuk saling mengkoreksi atau mengembangkan program, baik dari legislatif dan eksekutif secara koordinatif sama-sama ya," jelasnya.

Namun, menurut Dony, selama jalurnya memang sesuai dengan ketentuan, maka program yang dijalankan juga dianggap sah-sah saja. Hanya, ia juga tidak sepemahaman jika suatu program pemerintah ditekan dan dipaksa untuk menggunakan suatu kebijakan tertentu.

"Kalo mekanisme itu melalui jalur yang memang sudah sesuai ketentuan itu sah, bisa dijalankan saja. Nah yang membedakan, suatu program pemerintah ditekan-tekan, dipaksa-paksa untuk menggunakan suatu kebijakan tertentu yang tujuannya bukan untuk pengembangan masyarakat dan lingkungan. Tetapi, untuk pengembangan kelompok tertentu. Nah ini yang tidak boleh," tuturnya.

"Sesuai peraturan dan per undang-undangan saja. Implementasinya nggak boleh lho berbasis kepentingan kelompok, harus berbasis kepentingan masyarakat umum dan lingkungan," tandas Dony.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Malang Ernanto Djoko Purnomo tak ingin terlalu banyak memberikan komentar. Menurut dia, jika memang hal tersebut benar, diharapkan menjadi penyemangat teman-teman di DPD PKS di wilayah Kabupaten Malang untuk bisa meraih kursi dewan di Pemilu berikutnya.

Namun, jika dirinya sebagai pengurus PKS di wilayah Kabupaten Malang, mendengar hal itu bisa jadi akan cemburu.

"Sebenarnya saya ndak kompeten jawab, karena saya pengurus PKS Kota Malang. Tapi saya yakin ini menjadi penyemangat bagi temen temen PKS Kabupaten Malang untuk meraih banyak kursi dewan di pemilu mendatang agar ikut memperbaiki ketimpangan-ketimpangan lebih signifikan. Komen saya sebatas itu saja ya. Kecuali saya ketua partai di Kabupaten Malang. Tentu akan cemburu lah," pungkasnya.

Topik
program desa pancasilauu asnpkb kota batuPKBGerindraPKS

Berita Lainnya

Berita

Terbaru