Surat Sekda Bau Parpol (4)

Lahirnya Surat Viral Sekda, Wahyu Hidayat: Kita Hanya Fasilitator

Jul 03, 2021 13:15
Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat (Hendra/MalangTIMES)
Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat (Hendra/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat angkat bicara terkait viralnya surat yang dibuat dan ditandatanganinya.

Menurut Wahyu, apa yang telah dilakukan tidak ada kontaks dalam mengganggu netralitas aparatur sipil negara (ASN). Bahkan ia meyakini bahwa kegiatan tersebut dapat memunculkan potensi desa yang ada di Kabupaten Malang.

“Saya juga tidak tahu darimana melihatnya, kalau dilihat dari netralitas? Sekarang ya bukan Pilkada. Apa yang mau saya tonjolkan. Karena saya lihat program Desa Pancasila ini bagus, bulan kelahiran Pancasila,” ucap Wahyu.

“Dan lagi dengan itu kan bisa ada potensi dari desa tersebut, dan bisa kami ekspose. Mereka mau tidak mau ada semangat membuat profil Desa Pancasila,” imbuhnya.

Disinggung mengenai kronologi bagaimana sampai ia membuat surat tersebut. Wahyu menjelaskan bahwa dirinya mendapat perintah dari Bupati Malang HM Sanusi. Perintah tersebut didasari dari surat permohonan dari DPC PDIP Kabupaten Malang dalam memfasilitasi lomba Desa Pancasila.

“Ya seperti biasa, jadi ada (surat) permohonan dari DPC PDIP untuk (kami bisa, red) memfasilitasi terkait dengan lomba Desa Pancasila. Permohonan dinaikkan kepada pak Bupati, kemudian disposisi (kepada saya, red), ya sudah kami lakukan (pembuatan surat tersebut, red),” bebernya.

Dalam hal ini Wahyu mengaku bahwa Pemkab Malang hanya sebatas memfasilitasi dan menyosialisasikan lomba Desa Pancasila. Sehingga harapannya, desa-desa di Kabupaten Malang yang mencapai 378 itu dapat mengikuti gagasan dari PDIP tersebut.

“Itu memfasilitasi untuk sosialisasi, mengimbau kepada Camat dan desa-desa untuk bisa mengikuti (lomba Desa Pancasila). Itu SOP biasa,” ucapnya.

Disinggung lebih detail terkait kapan Bupati Malang HM Sanusi disposisi surat permohonan tersebut. Wahyu mengaku tidak ingat, akan tetapi ia tetap meminta izin orang nomor satu di Kabupaten Malang itu dalam membuat surat menyurat.

“Kalau tanggal waktu disposisi itu saya lupa, tapi yang jelas dari suratnya kan tidak mungkin saya tanpa sepengetahuan pak Bupati itu,” kata Wahyu.

Di akhir wawancara, Wahyu pun kembali menegaskan bahwa beberapa tuduhan tentang netralitas ASN dengan tegas ditampiknya. Karena menurutnya, tidak ada kepentingan apapun dari kegiatan yang digagas oleh PDIP tersebut.

“Tidak ada (masalah) kan bukan Pilkada. Saya kepentingannya apa disitu kan juga tidak ada. Kecuali pada saat pilkada kan saya mengarahkan kepada sosok siapa yang harus untuk dimenangkan, misalnya saya mengkondisikan ASN. Kalau sekarang saya mengkondisikan untuk apa, pilkada juga sudah selesai,” tuturnya.

Bahkan, Wahyu mempersilahkan jika ada organisasi atau institusi yang ingin menggelar kegiatan, pihaknya dapat memfasilitasi. Namun hal itu juga terkait kebaikan Kabupaten Malang.

“Dan semua partai bisa mengajukan. Misal punya suatu program, jadi (Pemkab Malang) statusnya sebagai fasilitator saja. Intinya untuk kepentingan Kabupaten Malang, kami akan fasilitasi,” pungkasnya.

Topik
program desa pancasilauu asnPDIP Kabupaten MalangWahyu HidayatBupati Malang Sanusipenutupan sementara
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru