PPKM Darurat, Dewan Dorong Pemkot Malang Beri Bantuan Sosial ke Masyarakat

Jul 02, 2021 16:13
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji. (Foto:Istimewa).
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji. (Foto:Istimewa).

MALANGTIMES - Pemerintah pusat secara resmi menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai besok (Sabtu, 3/7/2021) di wilayah Jawa-Bali, termasuk di Kota Malang.

Hal ini cukup menjadi perhatian semua pihak, termasuk anggota DPRD Kota Malang. Meski sejatinya kebijakan PPKM Darurat ini didukung penuh sebagai upaya penanganan covid-19, namun ada beberapa hal diminta untuk menjadi perhatian Pemerintah Kota Malang.

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji mengatakan, Pemkot Malang didorong untuk memberikan kucuran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak dari penerapan PPKM Darurat ini. Apalagi, kondisi lonjakan covid-19 saat ini berbeda dengan yang terjadi pada tahun 2020 lalu.

Kala itu masyarakat masih mendapat banyak kucuran bansos baik dari pemerintah kota, provinsi, maupun dari pemerintah pusat. Di  tengah kondisi masyarakat yang sudah capai dan cenderung abai dengan vovid-19, maka diberlakukannya PPKM Darurat perlu juga untuk lebih peduli kepada warga terdampak.

"Pemerintah Kota Malang perlu menggelontorkan bantuan sosial baik sembako maupun tunai. Ini konsekuensi dari pemberlakuan PPKM Darurat di Kota Malang. Dengan segala aturan pembatasan di semua bidang,  yang otomatis berdampak ke sektor ekonomi warga," ujarnya, Jumat (2/7/2021).

Politisi PKS ini menambahkan, bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak di Kota Malang ini menjadi satu cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi warga. Sehingga, tidak ada yang mengeluh lantaran tak bisa memenuhi kebutuhan keseharian. "Tentu tujuannya jangan sampai ada warga Kota Malang yang nggak bisa makan karena kesulitan kondisi ekonominya," imbuhnya.

Lebih jauh, Bayu juga mengharapkan PPKM Darurat ini bisa dijalankan secara optimal oleh Pemkot Malang. Sehingga, lonjakan kasus Covid-19 bisa ditekan. Mengingat saat ini banyak rumah sakit-rumah sakit rujukan telah penuh.

"Terkait kebijakan PPKM Darurat tentunya Pemerintah Kota Malang harus menjalankannya semaksimal mungkin. Berkaca pada lonjakan kasus Covid-19 yang hari ini membuat rumah sakit penuh dan tenaga kesehatan bertumbangan," tandasnya.

Topik
sebutan jokowibantuan sosialDPRD Kota MalangPemkot Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru