Masuk Dalam Daftar Kota/Kabupaten yang Harus Terapkan PPKM Darurat, Ini Respon Wali Kota Sutiaji

Jul 01, 2021 12:19
Wali Kota Malang, Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)..
Wali Kota Malang, Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)..

MALANGTIMES - Pemerintah pusat kembali membuat kebijakan baru terkait penanggulangan penanganan Covid-19. 

Kali ini, kebijakan itu menyasar ke-121 kota/kabupaten di wilayah Jawa-Bali, dengan instruksi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kota Malang menjadi salah satu daerah yang diminta juga untuk menerapkan PPKM Darurat ini. Terkait hal itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.

Menurutnya, jika PPKM Darurat ini benar dilakukan, semestinya kebijakan itu diberlakukan secara nasional di semua wilayah di tanah air.

"Kami menyarankan seyogyanya jika itu dilakukan, secara nasional. Menurut saya PPKM darurat kalau sektoral kota-kota tertentu saja, ya nanti masih tetap memperpanjang masalah di kita," ujarnya.

Sebab, menurut Sutiaji hal itu akan menjadi sia-sia ketika hanya beberapa kabupaten/kota tertentu yang menerapkan PPKM Darurat. Hal itu dianggap sebagai pembatasan sesaat saja. Mengingat, pergerakan mobilitas perorangan kini semakin sulit terdeteksi.

"Kami menyarankan, kalau lockdown lokal itu tidak ada artinya karena pembatasan sesaat. Menurut kami, harus diterapkan secara nasional sifatnya. Contohnya gini, Malang kita tutup dua minggu terus kita buka lagi, ternyata banyak pendatang yang mereka terpapar (Covid-19)," imbuhnya.

Dikatakan Sutiaji, perihal kebijkan PPKM Darurat ini secara aturan dan ketentuannya akan lebih ketat dibandingkan penerapan PPKM Mikro. Bahkan, dinilai lebih ketat dibandingkan saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lalu.

"Ini nanti kan lebih dari PSBB. PPKM Darurat itu total, WFH (work from home) saja, tidak ada WFO (work from office). Tidak ada pergerakan orang ke kantor, mall pun juga demikian. Hanya, akses ekonomi saja mungkin yang jalan," terangnya.

Karenanya, hingga saat ini menurut Sutiaji, kiranya untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dengan terus memperkuat PPKM Mikro. Di mana, masyarakat terus diminta untuk terus meningkatkan kepatuhan dan disiplin protokol kesehatan secara optimal.

"Menurut saya PPKM Mikro terus menerus yang bisa kita kuatkan dan harus benar-benar kita taati. Basicnya tetap di RT, RW, dan testing juga kita kuatkan," katanya.

Lebih jauh, berkaitan dengan kebijakan baru tersebut pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di Malang Raya guna membahas kesepakatan akan penentuan penerapan kebijakan ini. 

"Iya, nanti InsyaAllah kita akan koordinasikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, PPKM Darurat diumumkan Presiden RI Joko Widodo saan membuka Munas Kadin Indonesia di Kendari, Rabu (30/6/2021) kemarin. 

Kebijakan ini menyasar pada 121 kabupaten/kota di Jawa dan Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang. 

Sebanyak 121 kabupaten/kota yang menjadi sasaran kebijakan ini terdiri dari 45 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 4 (zona merah) dan 76 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 (zona orange).

Adapun, beberapa aturan dan ketentuan dalam PPKM Darurat tersebut mengatur pembatasan aktivitas di area keramaian hingga pelaksanaan sistem masuk kerja.

Seperti, pembatasan pekerja dengan penerapan WFH 100 persen untuk sektor usaha non esensial, kegiatan belajar secara daring, kegiatan di pusat perbelanjaan, tempat keramaian hingga tempat ibadah ditutup sementara, dan yang lainnya.

Topik
sebutan jokowiabdul hafidzWalikota Malang SutiajiCovid 19 Kota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru