Ada Tiga SMP Negeri Baru, Komisi D Minta Masyarakat Tak Kesampingkan Sekolah Swasta

Jun 30, 2021 20:11
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemkot Malang tahun ini telah membangun tiga sekolah negeri. Yakni SMPN 28, SMPN 29, dan SMPN 30 Malang.

Meski sudah ada tiga SMP baru, Komisi D DPRD Kota Malang meminta masyarakat lebih berpikir terbuka dan tidak mengesampingkan sekolah swasta. Sebab, sekolah swasta tentunya terus berkembang dan tidak kalah dengan sekolah negeri. 

"Memang masih banyak yang berstigma sekolah di negeri itu bagus dan lain-lain. Tapi saat ini sekolah swasta itu juga banyak yang bagus-bagus," tegas Ahmad Wanedi, ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Rabu (30/6/2021).

Lebih dari itu, menurut Wanedi, untuk SMP negeri di Kota Malang, tidak terdapat sekolah yang bertitel favorit. Sebab, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan pemerataan pendidikan.

Jikapun ada terdapat sebuah sekolah yang dikatakan favorit karena gurunya, maka bisa saja guru tersebut dipindahkan ke sekolah lain sehingga titel sekolah favorit akan merata.

"Misalnya guru sekolah yang katanya favorit bisa dipindah di SMPN 28. Jadi, semua sekolah bertitel favorit harus merata dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Ini komitmen kita, pemerataan," bebernya saat hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan SMPN 28 Malang.

Kendati begitu, imbauan dan koordinasi dengan sekolah-sekolah swasta juga terus dilakukan. Pengembangan dan strategi tentunya juga harus dipikirkan oleh sekolah swasta untuk terus meningkatkan kualitas namun dengan berupaya memfasilitasi atau tidak mendiskriminasi peserta didik yang tidak mampu. "Untuk ini, pemerintah juga harus terlibat," ucap Wanedi.

Mengenai pembangunan SMPN 28 Malang, yang peletakan baru pertama dilakukan Wali Kota Malang Sutiaji pada  Rabu (30/6/2021), Wanedi berharap 65 persen para peserta didik di sekitar Polehan nantinya bisa masuk dan terfasilitasi. Dengan demikian, permasalahan atau keluhan seperti pada penerimaan jalur zonasi  2020 yang banyak  tidak tertampung, bisa terkurangi. 

"Mudah-mudahan problem PPDB, khususnya zonasi, bisa terkurangi. Sekalipun problem tersebut tentunya masih akan tetap ada,  setidaknya bisa terkurangi," pungkasnya.

Topik
Kampanye stop rokok ilegalKomisi D DPRD Kota MalangPemkot Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru