Program UHC Jadi Andalan, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Dorong Akses Lintas Masyarakat

Jun 30, 2021 16:06
Hari Aspirasi fraksi PKS DPRD Kota Malang. (Foto: Istimewa).
Hari Aspirasi fraksi PKS DPRD Kota Malang. (Foto: Istimewa).

MALANGTIMES - Capaian pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Malang melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menjadi perhatian.

Hal inilah yang menjadi pembahasan khsus di Hari Aspirasi Fraksi PKS DPRD Kota Malang yang biasa digelar di setiap minggu keempat setiap bulannya itu.

Kali ini, akses pelayanan kesehatan masyarakat Kota Malang dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) menjadi pembahasan utama.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang dr Dina Diana Permata berkesempatan turut ikut dalam acara kali ini. Melalui Hari Aspirasi tersebut menjadi ajang untuk terus mensosialisasikan akses layanan kesehatan masyarakat dengan UHC.

"Kami apresiasi acara ini, dan kami banyak menerima aspirasi dan masukan terkait persoalan dan pertanyaan dari masyarakat seputar informasi dan akses pelayanan kesehatan. Ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk edukasi dan sosialisasi ke masyarakat tentang akses pelayanan kesehatan masyarakat dengan UHC," ungkapnya.

Adapun, dalam penyampaian aspirasi tersebut, salah satunya diharapkan mengenai proses sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat agar memahami dalam mengakses kesehatan, terutama yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan.

Dalam hal ini, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang  Rokhmad manyampaikan, melalui program UHC menjadi salah satu upaya pemerintah daerah guna menjamin layanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu. Sehingga, masyarakat Kota Malang secara merata mendapatkan akses layanan kesehatan secara merata.

"UHC merupakan program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial," katanya.

Karena itu, Pemerintah Daerah harus hadir di tengah masyarakat guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada warga Kota Malang. Dalam hal ini pihaknya bakal meneruskan dan mengawal aspirasi masyarakat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui dinas terkait.

"Karena yang namanya anggaran rakyat harus diperuntukan untuk kepentingan rakyat. Negara atau pemerintah harus turun dan hadir dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan mempermudah urusan masyarakat terutama yang membutuhkan dan mendesak," tandasnya.

Topik
Pelayanan KesehatanKota MalangPKS DPRD Kota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru