246 PSU Belum Diserahkan Pengembang, Ini Strategi Penuntasan Dinas PUPRPKP Kota Malang

Jun 30, 2021 14:07
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Hadi Santoso. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Hadi Santoso. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Kewajiban bagi para pengembang perumahan untuk menyetorkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah (Pemda) nampaknya memang tidak mudah direalisasikan.

Hingga pertengahan Juni 2021 ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang mencatat sebanyak 109 pengembang perumahan telah menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Rinciannya, di tahun 1997-2019 sebanyak 17 perumahan. Kemudian, pada 2020 lalu juga telah diserahkan sebanyak 83 perumahan, dan di 2021 tepatnya pertengahan Juni, juga dilangsungkan penyerahan PSU oleh sejumlah 9 perumahan.

Kepala DPUPRPKP Kota Malang Hadi Santoso mengatakan, dari jumlah tersebut sejatinya belum menyelesaikan target sebanyak 356 perumahan. Karenanya, saat ini pihaknya memiliki PR untuk menuntaskan sejumlah 246 perumahan untuk menyerahkan PSU kepada Pemkot Malang.

"Dari perumahan yang sudah dilaksanakan, total 109 perumahan nilainya lebih kurang Rp 4, 115 Triliun," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Sony ini menjelaskan, salah satu strategi yang dilakukan guna menuntaskan itu yakni dengan terus memberikan sosialisasi PSU kepada para pengembang. Termasuk, juga mengintegrasikan dengan perangkat daerah (PD) sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat.

"Sosialisasi terus dilakukan, ini sebagai upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pengembang perumahan di Kota Malang agar segera mengurus PSU," jelasnya.

Sebab, dikatakan Sony, dengan penyerahan PSU perihal penanganan infrastruktur maka akan bisa dialihkan kepada Pemkot Malang. Sehingga diharapkan para pengembang segera melakukan pelaporan.

Dengan begitu, setelah proses pelaporan diajukan, maka terkait pengurusan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) tetap berprogres. Mengingat, banyak kelengkapan yang harus disesuaikan. 

"Kami menunggu niat baik dari developer, serahkanlah kepada kami, biar kami bisa cawe-cawe menangani infrastrukturnya. Kan kelengkapannya banyak. Seperti surat tanah, site plan, lalu pengukuran lapangannya juga," tandasnya.

Topik
penyerahan PSUPSU Kota MalangKota MalangDPUPRPKP Kota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru