Mensos Risma Ngamuk di Kabupaten Malang setelah Temukan Dugaan Penyalahgunaan Bantuan

Jun 29, 2021 17:02
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (tengah) didampingi Bupati Malang HM Sanusi (kiri) dan Kasat Reskrim Polres Malang AKP Donny K Bara'langi (kanan) saat berkunjung di Desa Kanigoro (foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (tengah) didampingi Bupati Malang HM Sanusi (kiri) dan Kasat Reskrim Polres Malang AKP Donny K Bara'langi (kanan) saat berkunjung di Desa Kanigoro (foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kedatangan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ke Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang membuat warga bahagia. Pasalnya, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sebelumnya disalahgunakan oleh oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kini telah diganti.

Kasus dugaan penyalahgunaan bantuan kepada PKH di Desa Kanigoro kini telah ditangani oleh jajaran Satreskrim Polres Malang. Bahkan sejak pekan lalu, terhitung ada 14 warga yang menjadi korban dari oknum pendamping PKH.

“Pelakunya adalah salah satu oknum pendamping PKH Desa Kanigoro. Ia saat ini sudah dipecat sebagai pendamping PKH, dan saat ini dalam proses pemeriksaan jajaran Satreskrim Polres Malang,” ungkap Risma, Selasa (29/6/2021).

Mantan Wali Kota Surabaya ini bahkan mengapresiasi jajaran Polres Malang yang berhasil mengungkap dugaan kasus penyalahgunaan bantuan kepada PKH tersebut. Karena bantuan uang tunai yang seharusnya diterima per tiga bulan sekali itu diduga dikurangi bahkan raib dibawa oleh oknum pendamping PKH itu.

“Saya berterima kasih pada penyidik Polres Malang. Polres Malang adalah yang pertama kali mengungkap kasus ini,” katanya yang sekaligus menyebutkan bahwa di beberapa kota di Jawa Timur juga terdapat kasus serupa.

Dari pemeriksaan awal, Risma menyebut bahwa dugaan penyalahgunaan bantuan itu dilakukan sejak tahun 2017 lalu. “Dan nilainya bervariasi, rata-rata mencapai Rp 13 juta per tahun,” ujarnya.

Dari situ, Risma mengaku bahwa jika masih ada pendamping PKH yang merasa gajinya kurang, ia meminta agar segera keluar. Hal itu karena agar tidak menyalahgunakan bantuan yang seharusnya diberikan kepada PKH. 

“Mereka (PKH) semua berhak, hak mereka ini. Kenapa tega melakukan (penyalahgunaan bantuan) itu, kalau tidak cukup (gajinya) keluar saja. Masih banyak yang masih ingin jadi pendamping,” tegas Risma. 

Karena kasus tersebut, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 450 juta, mulai periode 2017 hingga 2020. “Oleh karena itu, 14 orang korban ini kami beri Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang baru agar segera mendapat bantuan PKH kembali,” tuturnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Malang, AKP Donny K Baralangi yang dijumpai di tempat yang sama mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa sekurang-kurangnya 30 orang saksi atas kasus tersebut. Bahkan sudah ada beberapa barang bukti termasuk 14 KKS milik korban.

“Saat ini kami masih menunggu hasil audit dari BPKP Provinsi Jawa Timur. Setelah itu baru kami gelarkan,” kata Donny.

Donny pun tegas menyebut bahwa jika nantinya memang benar oknum pendamping PKH itu terbukti bersalah, maka pihaknya akan menetapkan sebagai tersangka. Namun kasus ini akan terus dilakukan pemeriksaan agar menemui bukti-bukti yang kuat.

“(Jika terbukti bersalah, red) maka dialah (oknum pendamping PKH) yang nantinya akan kami tetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya.

Topik
MensosTri RismahariniKorupsi BansosBerita Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru