Pro Kontra BEM UI Sebut Jokowi  'The King of Lip Service'

Jun 28, 2021 09:39
Presiden Joko Widodo (Foto: CNN Indonesia)
Presiden Joko Widodo (Foto: CNN Indonesia)

INDONESIATIMES - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) kini tengah menjadi sorotan publik. Bahkan, tagar #BEM UI sempat menjadi trending topic di Twitter.

Bagaimana tidak, BEM UI diketahui telah menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan The King of Lip Service alias Raja Membual. Julukan itu diberikan kepada Jokowi karena dinilai sering mengobral janji manis yang kerap tidak direalisasikan.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis BEM UI melalui akun Twitter resmi @BEMUI_Official pada Minggu (27/6/2021).

Kritik serupa juga dimuat di situs resmi BEM UI. Tak ayal, julukan itu pun langsung menjadi pro kontra di kalangan publik. 

Sebut saja elite PDI-Perjuangan yakni Hendrawan Supratikno yang menilai tindakan BEM UI itu bersifat emosional dan janggal. "Julukan bernada emosional dan janggal," katanya. 

Hendrawan juga mengatakan bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti peraturan undang-undang. Gagasan yang disampaikan Jokowi pun menurutnya harus dijalankan tapi sesuai dengan prosedur yang ada.

"Pernyataan yang reduksionistik melihat kompleksitas persoalan yang dihadapi. Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak bisa melakukan intervensi sembarangan. Gagasan atau janji yang disampaikan harus dilaksanakan dalam konteks aturan main dan prosedur yang berlaku," ujar Hendrawan. 

Di sisi lain, terdapat beberapa tokoh publik yang justru memberikan dukungan terhadap BEM UI. Dukungan tersebut salah satunya datang dari Akademikus UNJ Ubedilah Badrun. 

Ubedilah Badrun menyebut jika sebutan BEM UI untuk Jokowi itu bukanlah kesimpulan yang sembarangan. Ia menilai jika sebutan itu menggunakan pendekatan keilmuan dan berbasis data yang akurat. 

"BEM UI benar, sebab terlalu banyak data untuk membuktikan bahwa Jokowi terlalu banyak kata-katanya sekadar pemanis bibir. Banyak janji yang tidak terpenuhi," kata Ubedilah dalam keterangannya. 

Ia mencontohkan, yang tak terpenuhi misalnya janji Presiden untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi serta ekonomi yang meroket. Seperti diketahui, akibat julukan tersebut, BEM UI pun dipanggil oleh pihak Retorat kampus. 

Pemanggilan ini pun disoroti oleh Ubedilah. Ia melihat jika langkah Rektorat UI memanggil BEM UI ini sebagai upaya intervensi. 

"Itu cara Rektorat untuk meminta penjelasan kepada mahasiswa, tetapi ini karena berhubungan dengan kritik mahasiswa pada Presiden maka upaya Rektorat itu memungkinkan dimaknai sebagai upaya intervensi terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi mahasiswa," cetusnya. 

Sementara, Anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Robertus Robet mengatakan Rektorat UI seharusnya jangan bersikap seperti orde baru. 

"Pimpinan UI berhentilah menciptakan kesan, perasaan, seakan ini zaman Orde Baru," kata Robet dalam keterangan Minggu (27/6/2021).

Robet mengatakan, sekalipun diangkat oleh pemerintah, para pimpinan universitas mestinya lebih berperan sebagai pendidik dan civitas akademika. 

Bukan sebagai aparatus kekuasaan. Apalagi ini zaman demokrasi. 

Lebih lanjut, ia mengatakan kritik yang berbentuk mockery atau ejekan dan semacamnya memang membuat siapapun merasa tak nyaman. Namun, lanjut Robet, hal itu tak perlu direspons secara represif. 

"Sejauh sebagai kritik apalagi disampaikan oleh mahasiswa tidak perlu direspons dengan gaya represi apalagi disertai sanksi," kata Robet.

Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) juga mendukung sikap BEM UI. HMI MPO juga mengkritik sikap rektorat UI dan pihak yang mencemooh BEM UI.

"Sebagai Ketua Umum PB HMI MPO, tentunya saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh sikap kritis yang diperlihatkan oleh BEM UI khususnya saudara Ketua BEM UI. Sebagai sesama kader HMI, saya merasa sangat bangga dengan Ketua BEM UI, saudara Leon Alvinda Putra," ujar Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail, dalam pernyataan sikap tertulis, Senin (28/6/2021).

Untuk diketahui, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra adalah kader HMI Dipo. Sebagai sesama kader HMI, Affandi mendukung Leon Alvinda. 

Ia menyebut Leon merupakan sosok pemimpin mahasiswa yang ditunggu banyak orang karena berani menyampaikan pendapat meski tidak menyenangkan pemerintah. Selain itu, dukungan juga datang dari koalisi yang menyebut pihak kampus UI telah mengkerdilkan kebebasan sipil.

"Dengan adanya surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa hari ini kebebasan sipil semakin dikerdilkan oleh negara dengan sistematis.," tulis pernyataan solidaritas tersebut, Senin (28/6/2021). 

Pernyataan solidaritas itu disampaikan oleh 44 BEM dan organisasi masyarakat sipil, yang di antaranya termasuk Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Respons Istana

Terkait hal ini, pihak Istana pun buka suara melalui Jubir Presiden Fadjroel Rachman. Fadjroel mengatakan bahwa aktivitas BEM UI itu merupakan tanggungjawab institusi Universitas Indonesia.

"Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggungjawab pimpinan Universitas Indonesia," kata Fadjroel. 

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan kritikan BEM UI tersebut merupakan ekspresi mahasiswa. Hanya saja ia menegaskan ekspresi itu harus disertai dengan data dan fakta.

"Itu ekspresi dari adik adik mahasiswa dan tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspon dengan data dan fakta juga" katanya. 

Topik
janji manis jokowiPresiden Joko Widodoking of lip servicesking of lip service

Berita Lainnya

Berita

Terbaru