Desakan Polemik Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan, Legislatif Panggil Pihak Terkait

Jun 27, 2021 18:19
Ketua DPD LIRA Malang Raya, M Zuhdy Achmadi (kanan) (foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)
Ketua DPD LIRA Malang Raya, M Zuhdy Achmadi (kanan) (foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Polemik perekrutan Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang belum usai. Dari informasi yang diterima media ini, DPRD Kabupaten Malang bahkan berencana akan segera menggelar hearing dengan pihak terkait.

Hearing yang rencananya digelar pada minggu pertama bulan Juli 2021 itu, nantinya DPRD Kabupaten Malang akan menghadirkan semua pihak yang dinilai kompeten dalam polemik ini. Mulai Ketua Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan, Panitia Seleksi (Pansel) perekrutan Dewas, Bagian Perekonomian, Perwakilan Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan hingga pihak Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya.

“Setelah kami bertanya kepada Ketua DPRD (Kabupaten Malang), atas desakan dari semua pihak baik dari LIRA pusat maupun masyarakat. Yang disampaikan (Ketua DPRD) sudah didisposisikan ke Komisi II. Kabarnya akan digelar hearing pada minggu pertama bulan Juli,” ujar Ketua DPD LIRA Malang Raya, M Zuhdy Achmadi, Minggu (27/6/2021).

Pria yang akrab disapa Didik itu mengaku bahwa pihaknya telah mendapat desakan dari berbagai pihak untuk mengungkap hal sebenarnya yang terjadi pada polemik Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan. Terutama ketika ada sejumlah fakta baru yang muncul.

“Pertama, terkait pansel yang kabarnya juga melibatkan akademisi dari salah satu Perguruan Tinggi di Kota Malang. Setelah kami telusuri, ternyata pihak kampus tersebut menyatakan dalam tahun 2020-2021 belum ada permintaan yang masuk dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk menjadi pansel,” jelas Didik.

Selain itu, DPD LIRA Malang Raya menyebut bahwa perekrutan Dewas dari unsur independen Perumda Tirta Kanjuruhan sangat tidak benar jika peserta atau bahkan nama yang akhirnya terpilih tidak wajib untuk berkompetensi di bidangnya. Hal itulah yang kemudian menjadi fakta baru kecurigaan ada permainan didalam perekrutan tersebut.

“Di dalam perekrutan itu, setelah kami bersurat, pada 31 Mei 2021 lalu dibalas oleh Pemkab Malang. Disitu juga dijelaskan ada UKK, atau Uji Kompetensi dan Kelayakan. Ya kan aneh, kalau ada UKK tapi yang bersangkutan tidak harus berkompetensi. Selain itu, pihak pansel juga harus menghadirkan tim sendiri untuk proses UKK kepada peserta,” ungkap Didik.

Masih berdasarkan surat yang sama, yakni surat bernomor 539/4344/35.07.021/2021 perihal Klarifikasi Pengangkatan Dewan Pengawas Perumda Tirta Kanjuruhan Dari Unsur Independen. Menurut Didik surat tersebut tidak bisa menjawab surat yang dikirimkan LIRA soal perekrutan Dewas itu sendiri.

“Memang perihalnya klarifikasi. Menurut kami itu bukan klarifikasi melainkan sekadar penyampaian pengumuman atau cerita. Klarifikasi itu harusnya disertai data. Ini tidak menjawab surat yang kami kirimkan. Yang intinya, memang kami mempertanyakan bagaimana kok tiba-tiba ada SK (Surat Keputusan) tentang penetapan Dewas dari jalur independent. Terutama tidak ada data yang detil di dalamnya,” jelas Didik.

Dari semua proses sementara yang dihadapi, DPD LIRA Malang Raya menginginkan adanya suatu proses roda pemerintahan yang berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada. Termasuk di dalamnya, sebagai contoh adalah proses perekrutan Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan.

“Intinya kami ingin ada proses yang jelas. Kalau memang yang bersangkutan terpilih dengan proses yang sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada, akan saya beri ucapan selamat juga. Makanya, dalam hearing nanti, saya meminta agar semua pihak yang dinilai terlibat dalam perekrutan ini dihadirkan. Mulai dari Ketua Dewas, Pansel, bagian Perekonomian, Akademisi dan satu orang dari Perumda Tirta Kanjuruhan,” pungkasnya.

Topik
pemuda pancasila tulungagungpungutan sekolahKabupaten MalangDPRD Kabupaten Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru