MALANGTIMES - Kasus dugaan penganiayaan yang dialami salah satu karyawan The Nine House Alfresco tengah menjadi perhatian publik. DPRD Kota Malang pun turut menyoroti hal ini.
Hal itu pun terkait bagaimana proses pengawasan hingga pembinaan terkait tempat usaha di Kota Malang hingga memicu konflik yang dinilai memprihatinkan.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman menyesalkan adanya kejadian kasus dugaan penganiayaan tersebut. Menurutnya, banyak cara lain secara baik yang bisa ditempuh guna penyelesaian permasalahan antar boss dan karyawan di tempat usaha.
"Kami menyayangkan kalau ada seorang juragan yang melakukan tindak kekerasan kepada karyawannya. Harusnya diselesaikan baik-baik. Kalaupun ndak cocok bisa diberi surat peringatan kemudian di pecat selesai. Kami prihatin," ujarnya.
Menurut Fuad (sapaan akrabnya), hal ini bisa dijadikan perhatian khusus dan pembelajaran bagi tempat usaha lain. Sehingga tidak melakukan hal yang semena-mena terhadap karyawannya.
Karenanya, ia mengharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sekiranya untuk bisa melakukan pengecekan di tempat usaha yang bersangkutan. Hal ini terkait proses izin dan lainnya.
Pun juga, mendorong Pemkot Malang dalam memperkuat proses pengawasan hingga pembinaan bagi tempat usaha. Sehingga, kejadian adanya tindak pidana kekerasan di tempat kerja tak lagi terulang di Kota Malang.
"Ya Disnaker-PMPTSP (Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Malang untuk bisa juga mengecek kelengkapannya yang The Nine itu. Agar bisa dibina dengan baik oleh Pemkot Malang lewat OPD yang berkaitan dengan usaha," tandasnya.
Tak jauh berbeda, Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKB Arief Wahyudi juga mendorong hal yang sama kepada Pemkot Malang. Diharapkan ada peninjauan ulang termasuk kelengkapan izin mendirikan usaha.
Jika memang bermasalah terus menerus, Arief bahkan mendorong agar tempat usaha yang bersangkutan itu ditutup dan dicabut izinnya. Apalagi, menurutnya, tempat yang bersangkutan tak hanya sekali ini saja dikabarkan bermasalah.
"Dari sisi usahanya harus dilakukan peninjauan termasuk izin-izinnya, dan kalau perlu ditutup dengan mencabut izin usahanya," tegasnya.
Terkait kejadian tersebut, pihaknya mengaku akan terus memberikan pengawalan ketat agar bisa diusut tuntas. Bahkan, jika memang benar-benar sudah diketahui banyak memunculkan permasalahan kiranya Pemkot Malang didorong pula untuk melakukan blacklist terhadap tempat usaha tersebut.
"Dari kasus awal dulu menunjukkan bahwa pengusaha tersebut memang karakternya nggak baik, dan saya minta kepada Pemerintah untuk melakukan blacklist kepada yang bersangkutan. Kami mengawal dan memberi support kepada kepolisian bahkan sampai vonis di pengadilan akan kita kawal," terangnya.
Bahkan, hal itu dikatakan Arief, tidak hanya untuk usaha The Nine House Alfresco saja. Melainkan, kiranya Pemkot Malang untuk juga memberikan pengawasan lebih ketat terkait tempat usaha yang rawan melakukan tindakan negatif.
"Semua pihak harus konsen terhadap masalah ini dan DPRD akan menekankan kepasa Pemerintah agar usaha-usaha yang rawan seperti ini diawasi dengan ketat. Ketika ada pelanggaran nggak usah segan-segan untuk memberi sanksi kalau perlu ditutup saja," pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penganiayaan tersebut kabarnya dilakukan oleh sang pemilik The Nine House Alfresco Jeffry terhadap seorang karyawan bagian purchasing bernama Mia Triasanti (38) warga Jalan Letjen Sutoyo Gang 3, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Saat ini, kejadian tersebut tengah dalam proses penyelidikan kepolisian.
