Penyelarasan Pendataan, Bappeda Kota Malang Gelar Desk Perubahan Renja 2021

Jun 23, 2021 14:47
Suasana kegiatan Desk Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang  Savana Hotel, Rabu (23/6/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Suasana kegiatan Desk Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang  Savana Hotel, Rabu (23/6/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Program pembangunan di Kota Malang tengah dalam tahap pembahasan. Hal ini tak lain karena adanya penyesuaian di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Namin, sederet program pembangunan itu harus dilakukan penyesuaian dan penyelarasan pendataan. Hal itu dibahas dalam kegiatan Desk Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang di Savana Hotel, Rabu (23/6/2021).

Kasubbid Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Malang Diana Emandra Dewi mengatakan, keselarasan perencanaan dilakukan sebagai penyesuaian dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang Tahun 2022.

Di mana, dalam penyusunan dokumen itu juga disesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023.

"Sehingga keselarasan perencanaan yang kita lakukan ini berkualitas, tepat sasaran dan juga program-program yang kita susun untuk kinerja daerah. Kali ini terkait perubahan Renja, ini kita selaraskan dengan RKPD perubahan. Kemudian, kita selaraskan dengan RPJMD juga, jadi ini diselaraskan semua, disesuaikan," ujarnya.

Dijelaskannya, penyesuaiannya meliputi berbagai aspek di semua Perangkat Daerah. Mulai, penyesuaian capaian kinerja, penyesuaian target, hingga penyesuaian anggaran masuk dalam agenda kali ini.

Sebab, dari dokumen yang sudah terkumpul perlu untuk diklarifikasi agar diketahui keselarasannya. Sehingga, antara dokumentasi dan penyelarasan bisa terklarifikasi.

"Karena kalau hanya mengumpulkan dokumen tapi tidak ada klarifikasi juga bingung. Misalnya, target anggaran diturunkan karena apa itu juga perlu diklarifikasi. Jadi ini dalam rangka menjamin mutu kualitas perencanaan di desk seperti ini," jelasnya.

Lebih jauh, menurut Diana, ada jaminan akan program-program yang telah disusun di Kota Malang sesuai dengan harapan yang ada. Namun, jika ditemui yang tidak sesuai, maka akan bisa direkomendasikan untuk penyelesaiannya agar tetap sesuai dengan program prioritas Kota Malang saat ini.

"Supaya menjamin, oh ternyata misal ada yang nggak sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Berarti ada rekomendasi lain yang itu disesuaikan dengan program-program prioritas," terangnya.

Adapun, beberapa program prioritas itu di antaranya terkait dengan indeks pendidikan, indeks kesehatan, hingga pemulihan ekonomi sebagai penanganan Covid-19. "Pemulihan ekonomi pasti, terutama pertumbuhan ekonomi kreatif, sektor UMKM," tandasnya.

Topik
positof covid 19Bappeda Kota MalangKota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru