BUMDes Selorejo Bergejolak, MCW Temukan Ada Dugaan Korupsi

Jun 22, 2021 17:13
Ilustrasi BPNT (foto: istimewa)
Ilustrasi BPNT (foto: istimewa)

MALANGTIMES - Malang Corruption Watch (MCW) menduga ada oknum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang melakukan tindak korupsi.

Gelagat tersebut dapat terendus berkat informasi warga yang menyatakan ada pemotongan volume bantuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 60 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Badan Pekerja MCW, Janwan Tarigan mengaku bahwa BPNT yang seharusnya diterima KPM adalah 15 kilogram beras, satu kilogram telur dan setengah kilogram kacang hijau. Akan tetapi, pada faktanya yang diterima KPM adalah 10 kilogram beras, setengah kilogram telur dan seperempat kilogram kacang hijau.

“Pemotongan itu diduga berlangsung sejak enam bulan lalu sampai April 2021 lalu,” kata Janwan dalam rilis yang diterima media ini, Selasa (22/6/2021).

Seperti diketahui untuk mengambil paket sembako BPNT melalui BUMDes, warga mendapat instruksi dari aparat desa dengan terlebih dahulu mengumpulkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Di dalamnya, warga juga diminta untuk menulis pin ATM yang biasa digunakan untuk mengambil paket sembako melalui E-Warung.

Akan tetapi dugaan korupsi tersebut mencuat setelah warga tidak lagi mengambil paket sembako itu di e-Warung. “Dan masyarakat menurut karena (kata Aparat Desa) agar tidak lupa (PIN ATM). Dan sehari kemudian warga diminta untuk mengambil sembako di BUMDes dan jumlah berkurang dari biasanya,” kata dia.

Janwan Tarigan menyebut bahwa permainan oknum BUMDes cukup halus dalam mengelabui warga. Sebab, pada resi yang diterima KPM tidak tertera nominal transaksi dana pada E-Wallet KPM.

“Pada pedoman BPNT bukti pengembalian bansos dari E-Warung berupa resi dari mesin EDC yang memuat nominal transaksi. Diduga BUMDes memberikan bukti resi dari mesin EDC yang ada di kantor BUMDes sesuai alamat uang tertera dalam resi yang diterima warga,” ungkapnya.

Adanya bukti tersebut, warga pun menduga pemotongan volume BPNT itu dilakukan sebelum paket sembako diberikan kepada KPM Desa Selorejo. “Dan belakangan ini terungkap diduga bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) melakukan pemotongan BPNT itu untuk menambah kas Desa Selorejo,” tutur dia.

Karena ada dugaan kasus seperti itu, Janwan menduga bahwa modus dugaan korupsi seperti di Desa Selorejo juga berpotensi terjadi di desa lainnya di Kabupaten Malang. “Karena minimnya pengawasan penyelenggaran pemerintah desa oleh Pemkab (Malang) dan aparat penegak hukum sehingga upaya-upaya pencegahan korupsi tidak optimal,” tutur dia.

Secara terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Suwadji tegas membantah adanya pemotongan paket sembako BPNT untuk KPM Desa Selorejo.

Dari konfirmasinya ke Kepala Desa (Kades) Selorejo, Bambang Soponyono dugaan paket sembako dari MCW itu bukanlah dari program BPNT. Melainkan merupakan bantuan dari Pemdes langsung.

“Itu bukan pemotongan BPNT. Kalau BPNT itu sesuai pagu masihan. Nah yang dimaksud (pada rilis MCW) itu adalah bantuan dari Pemdes sendiri. Jadi konfirmasi dan klarifikasi dulu gitu seharusnya,” kata Suwadji.

Suwadji juga menjelaskan, untuk bantuan sembako dari Pemdes Selorejo sendiri memang tidak sesuai dengan BPNT. “Karena kan kalau bantuan dari desa ini sesuai kemampuan Pemdesnya. Jadi tidak sesuai pagu tidak masalah,” papar dia.

Lanjut pria berkumis ini, sejauh ini pihaknya telah melakukan monitoring dan pengawasan untuk penyaluran BPNT. Di situ ada perwakilan pengawas desa untuk mengawasi penyaluran bantuan paket sembako dari pemerintah pusat tersebut.

“Dan ada juga Pak Camat yang mengawasi. Dan sementara ini hasilnya belum ada penyelewengan,” ucap Suwadji.

Sementara Kades Selorejo, Bambang Soponyono yang mengetahui hal itu mengajak MCW untuk klarifikasi dan datang langsung ke Desa Selorejo. Sebab, BPNT di Desa Selorejo tidaklah dikelola oleh BUMDes setempat.

“Bukan dikelola sama BUMDes kalau BPNT itu. Selama itu gak pernah dikelola. Terus yang menangani ya itu di E-Warung. Makanya MCW suruh kesini nemuin saya. Biar gak katanya-katanya saja,” tutur dia saat dihubungi awak media.

Bambang pun juga telah mengkroscek ke E-Warung. Bahkan dia mengklaim bahwa tidak ada pemotongan volume paket sembako seperti temuan MCW.

“Lah ini gak pernah ada pemotongan yang cuma dikasih beras 10 kilogram lah. Setelah kita cek (ternyata, red) gak ada,” tutur dia.

Topik
Malang Coruption Watchkorupsi bantuan pangan non tunaidugaan korupsi bantuan panganbumdes kabupaten malangbanggar trenggalek

Berita Lainnya

Berita

Terbaru