Pemkot Malang Tekan Diskriminasi Perempuan dengan Hal Ini

Jun 10, 2021 18:58
Wali Kota Malang Sutiaji saat mengisi seminar Strategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif atas nama Otonomi Daerah Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional bersama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia melalui Zoom Meeting di Ruang Kerja Wali Kota Malang, Kamis (10/06/2021). (Foto: Istimewa).
Wali Kota Malang Sutiaji saat mengisi seminar Strategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif atas nama Otonomi Daerah Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional bersama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia melalui Zoom Meeting di Ruang Kerja Wali Kota Malang, Kamis (10/06/2021). (Foto: Istimewa).

MALANGTIMES- Praktik diskriminasi menjadi persoalan yang tak luput dari perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Meski kini masa telah berubah dengan banyaknya pemanfaatan digitalisasi, nyatanya hal ini dinilai turut menambah pelik persoalan tersebut bila tak disiasati dengan optimal.

Hal itu disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji saat mengisi seminar tentang Strategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif atas nama Otonomi Daerah Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional bersama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia melalui Zoom Meeting di Ruang Kerja Wali Kota Malang, Kamis (10/06/2021).

"Begitu banyak tantangan hadir di era digital saat ini termasuk di situasi pandemi Covid-19 ini. Perubahan cara hidup, hoaks, ancaman, lunturnya budaya, dan lain-lain sehingga terjadi disrupsi di semua sektor kehidupan termasuk tumbuhnya benih diskriminasi," ujarnya.

Ia menambahkan, Kota Malang seiring dengan perkembangannya menjadi barometer toleransi nasional. Hal itu dilihat dadi capaian lingkungan sosial yang kondusif, hingga menjadi daya tarik bagi ratusan ribu pendatang, mahasiswa maupun pekerja dari berbagai daerah.

Bahkan, capaian indeks pembangunan gender Kota Malang meningkat cukup tinggi secara komparatif dibandingkan kota/kabupaten lain di Jawa Timur. Yakni, di tahun 2018 sebesar 94,71 dan ditahun 2019 ada di 94,72.

Sedangkan, capaian indeks pemberdayaan gender Kota Malang juga meningkat signifikan, yaitu pada 2018 sebesar 71,05 kemudian pada 2019 meningkat menjadi 78,11.

"Alhamdulillah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Malang juga terus menurun dan semua tertangani. Untuk strategi mencegah diskriminasi itu perlu komitmen daerah, literasi, dialog, peran tokoh agama, masyarakat, akademisi, reorientasi kurikulum dan dukungan media," jelasnya.

Lebih jauh, guna mengoptimalkan penekanan adanya diskriminasi itu, Pemkot Malang juga aktif mendorong literasi birokrasi maupun tokoh pelopor melalui berbagi pelatihan. Kemudian, mewadahi fasilitas bacaan di perpustakaan kota dengan koleksi buku nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan lainnya.

Di samping itu, juga tetap memanfaatkan teknologi untuk menangani atau mengantisipasi kejadian diskriminasi di masyarakat. Di antaranya, dengan membangun sistem informasi perempuan, hingga membangun ruang suara dalam pembangunan bagi kelompok rentan melalui Musrenbang Tematik.

"Kami berupaya mereduksi diskriminasi dengan membangun sistem informasi perempuan, sms center dan pengaduan kekerasan perempuan dan anak. Tentunya, sinergi dan peran serta masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kondusifitas Kota Malang," pungkasnya.

Topik
SutiajiMusrenbang Tematik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru