Pemkab Malang Minta Wartawan Buat Produk Berita Kritik Membangun

Jun 09, 2021 20:40
Dari kiri depan ke kanan: Ketua PWI Jatim Ainur Rochim, Kepala Diskominfo Kabupaten Malang Aniswaty Aziz (tiga dari kiri depan), Wabup Malang Didik Gatot Subroto, Ketua Komisi Hubungan Antar-lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo dan Ketua PWI Malang Raya Cahyono (foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)
Dari kiri depan ke kanan: Ketua PWI Jatim Ainur Rochim, Kepala Diskominfo Kabupaten Malang Aniswaty Aziz (tiga dari kiri depan), Wabup Malang Didik Gatot Subroto, Ketua Komisi Hubungan Antar-lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo dan Ketua PWI Malang Raya Cahyono (foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Wakil Bupati (Wabup) Malang, Didik Gatot Subroto mengajak para wartawan untuk bisa berkomitmen dan turut berkontribusi nyata dalam memajukan Kabupaten Malang. Bahkan dalam hal ini ia mengaku bersedia dikritik dalam konteks membangun Kabupaten Malang agar lebih baik.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang ini menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bukan hanya membutuhkan produk berita tentang kehumasan saja. Melainkan produk berita membangun juga sangat dibutuhkan.

“Kami (Pemkab Malang) mau dikritik. Artinya, itu juga untuk membangun Kabupaten Malang lebih maju. Namun tentunya harus tetap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis,” ujar Didik dalam sosialisasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, Rabu (9/6/2021).

Kritik membangun yang dimaksud adalah dengan membuat sebuah produk berita tentang potensi yang ada di Kabupaten Malang. Pasalnya dengan 378 desa, Kabupaten Malang bukan tidak mungkin memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Jika berhasil mengangkat dalam bentuk berita, maka akan memunculkan potensi-potensi daerah. Selain menulis, saya berharap teman-teman wartawan juga bisa menjadi pemandu wisata atau tour guide potensi daerah di tulisan itu, karena lebih mengerti dan memahami potensi itu,” terang Didik.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur (Jatim) Ainur Rochim menyebut bahwa keberadaan wartawan juga termasuk di dalam 5 pilar demokrasi. Namun tetap harus menjalankan fungsinya sebagai pewarta dengan menjunjung tinggi KEJ.

“Wartawan itu masuk dalam 5 pilar demokrasi. Kalau wartawan perannya dimatikan, ya demokrasi bisa hilang. Dan yang menjadi benteng para jurnalis adalah kode etik. Untuk itu para jurnalis harus memegang teguh kode etik jurnalistik,” ujar Ainur Rochim.

Di sisi lain, Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Aniswaty Aziz mengajak jurnalis lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal itu agar sinergi dengan Pemkab Malang dapat terjalin dengan baik.

“Ketika orang dikatakan profesional itu kualitasnya semakin bagus dan baik. Dengan kegiatan ini, paling penting jurnalis dan kode etiknya. Mungkin ada beberapa yang harus direfresh ulang ataupun belajar baru lagi,” ungkap Anis.

Topik
Ketua PWI jatimWabup MalangKode Etik Jurnalistik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru