Di Hadapan DPRD Kota Malang, Wali Kota Sutiaji Beber Audit BPK di Laporan Pertanggungjawaban APBD 2020

Jun 07, 2021 19:44
Rapat paripurna pembahasan Penyampaian Penjelasan Wali Kota Atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020, di Ruang Rapat Paripurna, Senin (7/6/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Rapat paripurna pembahasan Penyampaian Penjelasan Wali Kota Atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020, di Ruang Rapat Paripurna, Senin (7/6/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Malang tengah masuk pembahasan legislatif. Capaian keuangan daerah di tahun 2020 dinilai cukup baik, meski ada beberapa program yang tidak mencapai target. 

Hal ini dibahas dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Penyampaian Penjelasan Wali Kota Atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020, di Ruang Rapat Paripurna, Senin (7/6/2021) petang.

rapat-paripurna-DPRD-kota-malang--29354e5edcc66c99a.jpg

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, realisasi anggaran baik dari sisi pendapatan,  belanja, dan pembiayaan untuk periode tahun anggaran 2020 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, ada beberapa hal yang belum mencapai target.

Namun, hal ini masih dianggap baik terlebih Kota Malang berhasil mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut. "Ini resume dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan daerah. Alhamdulillah kita pertahankan predikat WTP 10 kali, Insya Allah secara administratif kita sudah memenuhi kaidah-kaidah keuangan, akuntansi pemerintahan daerah," ujarnya.

rapat-paripurna-DPRD-kota-malang--1613a962dc2587a01.jpg

Ia menambahkan, salah satu penyebab belum tercapainya target itu dari segi pendapatan daerah. Di mana ditargetkan awal mencapai Rp 1,99 Triliun baru terealisasi sebesar Rp 1, 95 Triliun atau sebesar 97,86 persen. "Ini terjadi dari beberapa hal, baik pendapatan asli daerah (PAD) dan Pendapatan transfer," jelasnya.

Selain dari sektor tersebut, Belanja Daerah hingga pembiayaan juga memicu belum tercapainya target tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengungkapkan hasil dari laporan pertanggungjawaban tersebut selanjutnya masih akan dilakukan kajian dan telatah oleh masing-masinf fraksi DPRD Kota Malang.

"Di Jumat-Sabtu ini kami akan lakukan kajian telaah untuk mempelajari laporan pertanggung jawaban ini. Baru kemudian, kita akan ada PU (pandangan umum) Fraksi disitulah nanti baru tersoroti satu per satu," terangnya.

Nantinya, pembahasan ini akan dikebut termasuk hingga proses hearing bersama perangkat daerah terkait. Sehingga proses putusannya bisa dilakukan sesuai target pada 30 Juni 2021 mendatang. 

"Yang jelas, paripurna pengesahannya diterima atau ditolak 30 Juni target. Karena ini marathon panjang, setelah kajian telaah di PU fraksi, setelah itu jawaban wali kota, dan hearing dengan perangkat daerah juga. Kami menindaklanjuti temuan dari BPK ini," tandasnya.

Dalam kesempatan ini, suasana paripurna berlangsung cukup haru. Karena pada rapat paripurna ini juga dilangsungkan perpisahan pejabat publik. Yakni, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata.

Sebelum kegiatan rapat paripurna dimulai, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang memberikan kenang-kenangan kepada Kapolresta Malang Kota tersebut sebelum melepas untuk mengemban jabatan barunya.

Topik
Kota MalangSutiajiI Made Riandiana Kartika

Berita Lainnya

Berita

Terbaru