Pemkab Malang Tunggu Bantuan Korban Gempa Bumi dari BNPB

Jun 05, 2021 18:34
Rumah warga Kabupaten Malang yang terdampak gempa bumi. (foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)
Rumah warga Kabupaten Malang yang terdampak gempa bumi. (foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang hingga saat ini masih menunggu kejelasan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban gempa bumi.

Pasalnya, korban gempa di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang yang rumahnya rusak hingga saat ini masih menunggu bantuan pembangunan rumah yang dijanjikan BNPB.

Disinggung terkait hal itu, Bupati Malang HM. Sanusi menjelaskan bahwa pihaknya juga menunggu keputusan BNPB. Hal itu terkait kapan akan memberikan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Malang yang menjadi korban gempa bumi. “Sejauh ini kami masih menunggu bantuan dari BNPB karena itu pusat semua (yang memberikan bantuan),” ujar dia, Sabtu (5/6/2021).

Dijelaskan Sanusi, pihaknya sudah melakukan pendataan terkait rumah rusak akibat gempa bumi beberapa bulan lalu. Bahkan data tersebut telah dikirim kepada BNPB sebagai leading sector yang akan memberikan bantuan itu.

“Datanya sudah terkirim kensana (BNPB). Tapi kami masih menunggu juga kapan akan diberikan bantuan itu,” terang Sanusi.

Sementara itu, saat ini Pemkab Malang berharap kesabaran masyarakat korban gempa. Sebab, pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin agar bantuan bisa diberikan. “Sementara masyarakat ya (berlindung, red) di huntara (hunian sementara) itu,” kata Sanusi.

Menurut  Sanusi, ada sekitar 300 huntara yang telah diajukan untuk segera dibangun. Hal itu telah dikonfirmasi politisi PDIP itu kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat.

“Jadi, disemua kecamatan yang terdampak sudah didata dan diajukan untuk dibangun huntara, seperti Kecamatan Tirtoyudo, Ampelgading, Dampit, Sumawe,” kata dia.

Sementara untuk anggarannya, Sanusi mengatakan bahwa leading sector pembiayaan huntara adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang. Namun, sistem pembangunan huntara adalah knockdown.

“Anggarannya sekitar Rp 2,2 juta per huntara. Nah kalau sistemnya itu, jadi jika sudah dibangun rumahnya, akan disimpan oleh BPBD untuk dibuat persiapan jika ada bencana lagi,” pungkasnya.

Topik
Pemkab Malanglembaga amal zakat muhammadiyahBNPB RI

Berita Lainnya

Berita

Terbaru