Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

Akibat Wabah dan Bencana, Perencanaan di Kabupaten Malang Alami Beberapa Perubahan

Penulis : Hendra Saputra - Editor : Heryanto

31 - May - 2021, 12:53

Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto (Hendra Saputra/MalangTIMES)
Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto (Hendra Saputra/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Akibat Covid-19, perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang tidak bisa konsisten. Dari catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, bencana dan wabah menjadi faktor perencanaan terus berubah. 

Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto mengatakan, bahwa akibat bencana dan wabah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang harus memutar otak untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,2 triliun.

“Anggaran kami sekarang Rp 4,2 triliun, tapi dari sisi perencanaan pembangunan 'goyang'. (Perencanaan) kami selalu berubah, ya ini namanya sudah kondisi alam. Dari sisi konsistensi perencanaan goyah, berubah,” kata Tomie.

Dijelaskan Tomie, saat ini perlu refocusing dan realokasi untuk menyesuaikan kebutuhan. Dari APBD tahun 2021 sebesar Rp 4,2 triliun, Rp 715 miliar diantaranya adalah APBD murni.

“Secara akumulasi terbanyak untuk sektor pendidikan, disusul kesehatan dan infrastruktur,” ucapnya.

Di sisi lain, besaran recofusing yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Malang sebesar 33 persen. Dari 33 persen, rincian dana transfer daerah dilakukan refocusing sebesar 25 persen. Sementara pada dana alokasi umum (DAU) pada seluruh OPD di refocusing 8 persen.

Setelah refocusing dilakukan kepada semua OPD, selanjutnya dilakukan realokasi anggaran. Hal itu digunakan untuk penanganan Covid-19 dan bencana gempa bumi. Fokusnya untuk pemulihan ekonomi.

Di sisi lain, DPRD Kabupaten Malang mendorong agar hal yang menjadi kewajiban pemerintah daerah (Pemda) dapat segera diselesaikan. Utamanya penanganan dampak bencana gempa yang telah terjadi beberapa waktu lalu.

“Sebagai DPRD yang juga bagian dari Pemda, kami mendorong agar yang menjadi kewajiban Pemkab Malang bisa segera diselesaikan segala prosesnya. Khususnya penanganan bencana,” ujar Darmadi.

Namun hal itu juga harus dibarengi dengan melakukan berbagai program dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). Khususnya penanganan bencana, baik pada saat tanggap darurat maupun setelahnya.

“Karena masyarakat juga sedang menanti. Apalagi yang saat ini posisinya ada di tenda pengungsian. Agar secepatnya diselesaikan,” terang Darmadi.

Darmadi pun mengaku sesuai arahan Pemerintah Pusat, ada beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam rangka menjalankan PEN. Terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, padat karya, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

“Karena ini kaitannya dengan pemulihan ekonomi. Infrastruktur pun juga misalnya yang berkaitan dengan akses ekonomi. Padat karya juga agar perekonomian masyarakat kembali meningkat,” ungkapnya.


Topik

Pemerintahan


Bagaimana Komentarmu ?


JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Malang Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Hendra Saputra

Editor

Heryanto