Ada Wakaf Uang hingga Wakaf Masuk APBN, Ini Pandangan Pakar-Pakar UIN Malang

May 14, 2021 17:40
Narasumber dalam syiar Ramadan Prof Dr H Muhammad Jakfar SH MAg. (Ist)
Narasumber dalam syiar Ramadan Prof Dr H Muhammad Jakfar SH MAg. (Ist)

MALANGTIMES - Syiar Ramadan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang sempat mengangkat tema "Mengabadikan Harta dengan Wakaf di Bulan Puasa". Dalam tema tersebut, dihadirkan beberapa narasumber. Salah satunya adalah Prof Dr H Muhammad Jakfar SH MAg.

Jakfar mengatakan, wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam. Wakaf sendiri  dapat dikembangkan lebih dengan tetap menjaga nilai awal yang diwakafkan, namun hasil pengembangan nantinya bisa dimanfaatkan untuk umat.

"Sebetulnya bisa dikembangkan hasilnya. Tapi kalau wakaf itu bagaimana pun aslinya tetap harus bertahan. Kemudian yang digunakan untuk kepentingan umat adalah hasil dari pengembangan itu sendiri," jelasnya.

Oleh karena itu, wakaf merupakan hal yang berbeda dengan zakat. Wakaf bisa dilakukan sewaktu-waktu. 

Saat ini paradigma wakaf juga telah berubah. Dahulu, seseorang sebagai wakif bilamana telah mempunyai harta berlimpah dan kemudian ingin beribadah dengan memberikan sebagian hartanya, baik itu tanah untuk masjid dan makam. "Setelah adanya gagasan Prof Dr MA Manan dari Bangladesh itu, saat ini sudah ada wakaf uang," ujar Jakfar.

Wakaf uang itu menyerahkan sebagian uang yang dimiliki dan kemudian akan mendapatkan semacam tanda bukti bahwa telah mewakafkan uang. Dana yang dibawakan tersebut kemudian dikelola dan hasilnya bisa digunakan dalam berbagai hal yang bermanfaat.

"Bisa digunakan seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan," ungkap Jakfar.

Oleh karena itu, berbicara tentang wakaf, terlebih lagi di bulan Ramadan, merupakan hal yang urgen sekali. Sebab, momen puasa merupakan momen yang mempertajam rasa simpati, rasa empati kepada orang lain.

"Bentuk kepedulian yang wajib itu adalah zakat. Kemudian yang sunah adalah infak, sedakah, hibah, dan wasiat. Kesemuanya itu harus kita kelola untuk kepentingan umat," jelas Jakfar.

Namun, bicara tentang wakaf memang belum banyak dikenal oleh orang luas. Kebanyakan masih banyak yang tertuju dalam beberap hal yang disebutkan sebelumnya, yakni zakat dan lainnya. Sedangkan wakaf masih sedikit sekali.

Maka dari itu, pemerintah menyiapkan regulasi tentang wakaf dan diwadahi dengan badan wakaf Indonesia yang itu merupakan bagian dari niat baik pemerintah untuk memberdayakan dan melakukan pengembangan wakaf yang potensinya sangat besar. "Itu perlu ditangkap dan perlu dieksplorasi dan perlu dikelola secara profesional," terangnya.

Sementara itu, mengenai apakah zakat maupun wakaf itu dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), narasumber lainnya, yakni Aunur Rofiq LC MAg PHd, menjelaskan hal tersebut masihlah konteversi. Terlebih lagi persoalan wakaf uang. 

"Kalau bagi saya, APBN sudah banyak, yakni dari apa pun kita sudah dibebani oleh pajak. Namun terkadang menjadi persoalan ketidakadilan, misalnya saya punya uang kemudian beli baju, dan ada teman saya yang nggak banyak uang beli baju yang sama, tapi pajaknya sama. Itu menurut saya juga kurang adil," jelasnya.

Mengenai persoalan wakaf, bisa tidaknya masuk ke dalam APBN, Rofiq mengharapkan agar saat ini dikembalikan lagi kepada masyarakat dan pemerintah saat ini menjadi fasilitator. 

Topik
wirausaha mahasiswaUIN Maliki Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru