Banjir Masih Jadi Sorotan, Dewan Dorong Pemkot Malang Segera Membuat Peta Drainase

May 10, 2021 11:00
Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Persoalan banjir di Kota Malang hingga kini seakan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah besar yang urung tuntas. Hal ini pula yang masih disoroti legislatif, lantaran progress penanganan banjir di tahun 2020 dianggap kurang optimal.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono mengatakan, kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menanggulangi banjir hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Salah satunya, melalui program Gerakan Angkut Sampah dan Sedimen (GASS) yang sejatinya telah digagas sejak akhir Desember 2019 lalu, belum sepenuhnya berjalan optimal. Alhasil, pada tahun 2020 masih banyak terjadi banjir di beberapa titik wilayah Kota Malang.

"Sehingga ke depan perlu langkah konkret dan terintegrasi sehingga banjir di berbagai titik yang selalu menjadi keluhan seluruh masyarakat Kota Malang dapat teratasi," ujarnya saat menyampaikan rekomendasi dan evaluasi DPRD Kota Malang terhadap kerja Pemkot Malang tahun 2020.

Adapun, beberapa upaya, dinilai DPRD Kota Malang bisa dimaksimalkan oleh Pemkot Malang untuk mengatasi permasalahan banjir. Di antaranya, dengan membuat lebih banyak sumur resapan di Kota Malang.

Kemudian, permasalahan hukum berkaitan dengan jacking di Jl Bondowoso yang diminta untuk segera dituntaskan. Melakukan pembenahan atas gorong gorong atau saluran pematusan sehingga dapat menyalurkan air hujan menuju sungai dengan cepat dan menjamin kecukupan daya tampung gorong gorong. Hingga, berkaitan dengan pengendalian volume curah air hujan di Kota Malang. 

"Dalam jangka pendek program yang perlu dilakukan Pemkot Malang adalah secara rutin melaksarrakan normalisasi drainase pada kawasan-kawasan potensi titik kumpul air hujan, sehingga semua saluran drainase bisa berfungsi secara maksimal," imbuhnya.

Lebih jauh, politisi PKS ini menyatakan, seiring dengan berbagai upaya tersebut, Pemkot Malang perlu memiliki peta induk saluran drainase terpadu. Dengan begitu, nantinya akan mudah terdeteksi titik-titik genangan air yang masih terjadi di Kota Malang.

"Seiring dengan program tersebut, Kota Malang perlu memiliki peta induk saluran drainase terpadu yang memudahkan untuk mengatasi genangan air yang terjadi di wilayah Kota Malang," pungkasnya.

Topik
BanjirKota MalangDPRD Kota Malangseleksiseleksi cpns dan pppk

Berita Lainnya

Berita

Terbaru