Jalankan Inpres tentang Jamsostek, Menko Perekonomian Dorong Perlindungan Penerima KUR Kecil

May 06, 2021 12:39
Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo secara simbolis menyerahkan sertifikan kepesertaan kepada Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto. (Foto: BPJamsostek) 
Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo secara simbolis menyerahkan sertifikan kepesertaan kepada Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto. (Foto: BPJamsostek) 

INDONESIATIMES - Presiden RI Joko Widodo telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) sejak sebulan lalu. 

Dengan adanya inpres tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat pelaksanaan perintah dari presiden tersebut. 

Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian RI menyatakan dukungan terhadap implementasi Inpres tersebut. Sebelumnya dukungan datang dari dua lembaga negara, yakni Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pernyataan dukungan tersebut langsung dilontarkan oleh Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam kegiatan audiensi dengan Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK di Gedung Ali Wardhana Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (4/5/2021). 

"Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu elemen penting dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, sebab dengan terjaminnya perlindungan para pekerja, produktivitas mereka meningkat, sehingga perekonomian dapat segera pulih," ungkapnya. 

Airlangga dalam kegiatan audiensi tersebut didampingi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Moh. Rudy Salahuddin. 

Menurut Airlangga, pihaknya juga mengapresiasi langkah-langkah BPJAMSOSTEK yang telah berkolaborasi dengan pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional diantaranya melalui program bantuan subsidi upah dan relaksasi Iuran. "Dua program tersebut dianggap mampu mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas keuangan," tuturnya. 

Lebih lanjut Airlangga menuturkan bahwa pada rapat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Senin (3/5/2021) yang lalu telah diputuskan beberapa perubahan kebijakan KUR. Salah satunya adalah para penerima KUR kecil dapat menjadi peserta aktif program Jamsostek. "Saya harap besaran iurannya tidak memberatkan para pelaku usaha kecil tersebut," imbuhnya. 

Selanjutnya disampaikan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder pemerintah, terutama Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah dalam mendukung Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ini. 

"Bentuk dukungan riil yang bisa dilakukan oleh Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah selain dengan mendaftarkan pegawai Non-ASN juga dengan cara menerbitkan peraturan atau regulasi yang mendukung implementasi Inpres Nomor 2/2021," ujarnya. 

Sesuai dengan inpres tersebut, menko perekonomian secara spesifik diberi mandat oleh Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan upaya agar peserta kredit usaha rakyat (KUR) menjadi peserta aktif program Jamsostek dan  menyempurnakan regulasi terkait pelaksanaan KUR. 

"Berdasarkan data yang kami miliki, ada sekitar 13 juta pekerja yang masih belum terlindungi. Terdiri dari penerima KUR Bank Himbara dan non-Himbara tahun 2020 hingga 2021 serta penerima Kartu Pra-Kerja tahun 2020 dan kuartal I 2021," bebernya. 

Dengan masih banyaknya penerima KUR yang belum terlindungi, Anggoro mengharapkan dukungan dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian terkait di jajarannya untuk secara aktif bersama-sama dengan BPJAMSOSTEK agar inpres dimaksud dapat berjalan dengan baik. 

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan secara simbolis sertifikat kepesertaan oleh Direktur Utama BPJAMSOSTEK kepada menko perekonomian, serta kartu kepesertaan kepada 3 perwakilan PPNPN (pegawai pemerintah non-pegawai negeri) di lingkungan Kemenko Perekonomian. 

"Semoga dengan apa yang kita semua lakukan saat ini, mendatangkan hasil yang positif dan perlindungan jaminan sosial menyeluruh bagi semua pekerja Indonesia," tandasnya. 

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang Imam Santoso mengatakan sejalan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2021, serta dukungan dari kementerian dan lembaga pemerintah, Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Malang siap memberikan perlindungan terhadap pekerja yang ada di lingkungan pemerintah khususnya yang ada di bawah kementerian dan lembaga yang ada di kabupaten/kota masing-masing daerah. 

"Khusus untuk pelaku usaha yang mendapatkan KUR melalui perbankan BPJAMSOSTEK siap bergandengan tangan untuk memberikan perlindungan terhadap penerima KUR," pungkasnya.

Topik
BPJS KetenagakerjaanInstruksi Presiden

Berita Lainnya

Berita

Terbaru