DPD LIRA Malang Raya Syaratkan 3 Hal Terkait Wacana Pemkab Malang Ambil Alih Pengelolaan Hutan dari Perhutani (5)

Apr 28, 2021 22:38
Ketua DPD LIRA Malang Raya M. Zuhdy Achmadi saat ditemui awak media dalam acara deklarasi Gerakan Anti Teroris di Hotel Pelangi, Sabtu (10/4/2021). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES)
Ketua DPD LIRA Malang Raya M. Zuhdy Achmadi saat ditemui awak media dalam acara deklarasi Gerakan Anti Teroris di Hotel Pelangi, Sabtu (10/4/2021). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Pemkab Malang untuk mengambil alih pengelolaan hutan dari Perhutani. DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya mensyaratkan tiga hal yang harus dilakukan oleh Pemkab Malang. 

Ketua DPD LIRA Malang Raya M. Zuhdy Achmadi mengatakan sebenarnya langkah Bupati Malang Sanusi berencana mengambil alih pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Malang dari Perhutani patut diapresiasi. Hanya saja, jika keinginan tersebut sudah bulat, Pemkab Malang harus siap dengan perjalanan panjang dan berliku. Sebab terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara yang mengatur terkait pengelolaan hutan oleh Perhutani. 

"Artinya, dengan regulasi itu Perhutani dengan leluasa melakukan monopoli dalam pengelolaan hutan, termasuk hutan lindung," kata Didik panggilan akrab M. Zuhdy Achmadi kepada MalangTIMES.com, Rabu (28/4/2021). 

Maka dari itu, Didik mensyaratkan tiga hal mendasar yang wajib dilakukan oleh Pemkab Malang untuk mewujudkan keinginannya terkait pengambil alihan pengelolaan hutan di Kabupaten Malang dari Perhutani. 

"Pertama, Pemkab terlebih dahulu mengajukan gugatan PP Nomor 72 tahun 2010 ke Mahkamah Konstitusi khususnya untuk membatalkan pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut. Kedua, Pemkab harus melakukan kajian akademik dengan melibatkan para pakar dan akademisi. Ketiga, harus mengedepankan aspek konservasi," jelasnya. 

Lanjut Didik bahwa jika dari tiga hal mendasar tersebut dapat dilakukan dan diwujudkan oleh Pemkab Malang, maka Pemkab Malang merupakan satu-satunya pemerintah daerah khususnya di Pulau Jawa yang pertama kali melakuķan reformasi di bidang tata kelola lahan hutan. 

"Jika hal itu benar-benar ditempuh maka Pemerintah Kabupaten Malang adalah satu-satunya Pemerintah Daerah khususnya di pulau jawa yang pertama kali melakukan reformasi dibidang tata kelola lahan hutan," ujarnya. 

Lebih lanjut, meskipun telah melalui tiga syarat mendasar, namun Pemkab Malang juga tidak dapat serta merta mengambil alih pengelolaan hutan di Kabupaten Malang. Sebab harus memikirkan kondisi saat ini agar dapat terus lestari. 

"Jadi tidak sesederhana itu Pemkab mau ambil alih. Tidak cukup hanya dengan alasan untuk menyelamatkan hutan atau agar bupati tidak jadi sasaran tembak apabila terjadi longsor dan sebagainya. Itu subjektif," terangnya. 

Terakhir Didik menyampaikan bahwa pada intinya, pihaknya mendukung dengan upaya yang dilakukan oleh Pemkab Malang terkait pengambil alihan pengelolaan hutan di Kabupaten Malang jika dilakukan secara elegan dan profesional. 

"Intinya kami mendukung langkah Pemkab Malang jika dilakukan secara elegan, yaitu dengan menjalankan setidaknya tiga hal tersebut," tandasnya. 

Lanjut Didik, jangan sampai pembangunan di Kabupaten Malang yang dilakukan hanya melihat dari sisi kehidupan manusia pada saat ini saja dengan mengesampingkan aspek konservasi keberlanjutan lingkungan hidup. Namun harus memperhitungkan dan mempersiapkan terkait kondisi alam dan manusia di masa mendatang.

Topik
Kabupaten Malangpokso sementaraLIRa Malang RayaSanusi
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru