PAD 2020 Kota Malang Belum Capai Target, Legislatif Beri Saran ini

Apr 27, 2021 12:03
Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang di tahun 2020 mendapat sorotan dari legislatif. Program yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk meningkatkan PAD Kota Malang dirasa kurang dijalankan secara maksimal.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menyampaikan, PAD Kota Malang di tahun 2020 hanya tercapai 91,07 persen. Di mana pajak daerah menyumbang pendapatan yang masih kecil, yakni 82,77 persen dibanding dengan PAD lainnya. 

"Dari capaian itu, penyumbang terbesar dari pajak daerah yang tidak tercapai berasal dari sektor pajak daerah, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), pajak hiburan dan pajak reklame," ungkapnya.

Karenanya, pihaknya mendorong Pemkot Malang untuk terus melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi di sektor pajak daerah. Salah satunya dengan memaksimalkan tekonologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah.

"Kami meminta ada totalitas dalam implementasi program kerja berbasis IT seperti, penerapan E-Tax yang lebih disempurnakan lagi. Lalu peningkatan prograrn tapping box, E-Parking, E-Retribusi, E-BPHTB, dan aplikasi lainnya," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, optimis di tahun 2021 ini pendapatan daerah di Kota Malang akan tercapai optimal. Bahkan, dimungkinan melampaui target yang ditetapkan senilai Rp 629 Miliar.

"Kalau targetnya tahun ini sesuai Rp 629 Miliar, karena pandemi. Tapi, saya punya keyakinan ini akan terlampaui, sampai Rp 700 Miliar pun terpenuhi di tahun 2021," ungkapnya.

Topik
Kota MalangPAD Kota MalangDPRD Kota MalangWali Kota Malang SutiajiPajak Daerah

Berita Lainnya

Berita

Terbaru