Sempat Tak Tahu Telah Tercover, Ibu Ini Bersyukur Anaknya Bisa Dioperasi Gratis

Apr 26, 2021 17:45
Salah satu peserta BPJS Kesehatan yakni Robiatus Sa'diyah warga Jalan Yulius Usman Gang 3, Nomor 235 RT 03/RW 04 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang saat ditemui MalangTIMES.com, Senin (26/4/2021). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES)
Salah satu peserta BPJS Kesehatan yakni Robiatus Sa'diyah warga Jalan Yulius Usman Gang 3, Nomor 235 RT 03/RW 04 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang saat ditemui MalangTIMES.com, Senin (26/4/2021). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kota Malang telah menerapkan kebijakan pembayaran tunggakan para peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Hal itu menyusul ditandantanganinya PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kota Malang terkait program iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) PBPU-BP (Pekerja Bukan Penerima Upah-Bukan Pekerja).

Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan menunggak iuran, tunggakannya akan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Malang melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Namun, ternyata salah satu warga yang bernama Robiatus Sa'diyah Jalan Yulius Usman Gang 3, Nomor 235 RT 03/RW 04 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang sempat tidak mengetahui terkait adanya kebijakan pembayaran tunggakan iuran oleh Pemerintah Kota Malang.

"Tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan sebesar Rp 4,8 juta. Dicover (Pemerintah Kota Malang, red) dialihkan ke PBPU-BP. Sebelumnya nggak ngerti. Saya tahunya itu waktu itu anak saya sakit, harus dioperasi varikokel, saya bingung," ujarnya kepada MalangTIMES.com, Senin (26/4/2021).

Perempuan yang akrab disapa Diyah ini menuturkan saat dalam keadaan bingung tersebut, dirinya langsung menuju Kantor BPJS Kesehatan Cabang Malang Raya untuk mengaktifkan Kartu BPJS Kesehatan yang lama.

"Terus saya mau mengaktifkan BPJS saya yang lama. Terus saya ke kantor BPJS, loh ini ternyata sudah dicover. Dapat bantuan dari pemerintah daerah. Terus saya coba berobat di klinik faskes pertama juga sudah langsung aktif," terangnya. 

Lanjut Diyah, bahwa dirinya merasa senang dan terbantu sekali dengan adanya program pembayaran tunggakan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Kota Malang dengan beralih menjadi peserta PBPU-BP yang mendapatkan layanan fasilitas kesehatan kelas tiga.

"Ya Alhamdulillah terbantu sekali. Karena kan berat ya, pikiran sudah nggak karu-karuan karena operasi ya. Akhirnya sekarang lebih tenang," katanya.

Terlebih lagi, sebelumnya dirinya bekerja di pabrik keramik. Namun karena adanya pandemi Covid-19, pabrik keramik tersebut bangkrut dan akhirnya dirinya tidak sanggup membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kelas dua.

"Sebelumnya saya bekerja di pabrik keramik, sales di pabrik keramik. Terus pabrik keramiknya bangkrut, mulai itu nggak bisa bayar. Ayahnya kerja di Bali. Di sana kerjanya jual tempe. Yang ikut BPJS empat orang," tandasnya.

Terakhir, Diyah berharap agar kebijakan pembayaran tunggakan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan yang dirasakan dirinya juga dapat dirasakan oleh masyarakat peserta BPJS Kesehatan di Kota Malang yang menunggak lainnya. 

Topik
BPJS KesehatanBPJS Kesehatan Kota Malang
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru