Dewan Setujui LKPJ Wali Kota Malang Anggaran 2020, Berikut Catatannya

Apr 21, 2021 19:34
Penandatangan Keputusan Tentang Rekomendasi/Catatan Strategi LKPJ Wali Kota TA 2020, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (21/4/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Penandatangan Keputusan Tentang Rekomendasi/Catatan Strategi LKPJ Wali Kota TA 2020, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (21/4/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang tahun anggaran (TA) 2020 di tingkat DPRD Kota Malang telah rampung. Dengan begitu, segala rekomendasi atas apa yang ada dalam isi laporan kini secara resmi disepakati legislatif.

Kesepakatan tersebut disetujui dalam agenda Pengambilan Keputusan Tentang Rekomendasi/Catatan Strategi LKPJ Wali Kota TA 2020, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (21/4/2021) sore.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan dalam LKPJ Wali Kota Malang TA 2020, legislatif membagi rekomendasi menjadi beberapa bagian. Seperti untuk Bidang Hukum, legislatif cukup menyoroti adanya kekosongan jabatan. Di mana hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang diminta untuk lebih memperhatikan dan mengkaji hal itu. Sehingga, proses pengisian jabatan tidak terlalu lama.

Dewan-Setujui-LKPJ-Wali-Kota-Malang-Anggaran-2020-Berikut-Catatannya-1d5df4b4e4e7a0ce5.jpg

"Kita melihat semua rekomendasi itu penting. Seperti di bidang hukum kita minta jabatan-jabatan kosong itu, kemudian terkait dengan kenaikan jabatan itu jangan berdasar keinginan, tapi sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Kemudian di bidang Keuangan dan Pendapatan, beberapa catatan, kata Made mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi, di tahun 2020, Kota Malang cukup memiliki defisit.

"Apapun alasannya, APBD kita punya hutang di sini. Kita punya defisit pendapatan yang harus ditutup di tahun 2021. Walaupun situasinya masih pandemi Covid-19 sekarang harus dikejar," jelasnya.

Kemudian, bidang pembangunan, di mana persoalan banjir masih menjadi yang disoroti. Artinya, anggota dewan menginginkan adanya pembenahan yang optimal dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Malang. "Segi pembangunan kita banyak menekankan pada penanganan banjir, dan beberapa bangunan-bangunan yang sekarang belum termanfaatkan dengan baik," terangnya.

Selain itu, dikatakan Made, Bidang Kesejahteraan Rakyat cukup banyak menjadi catatan dewan. Seperti, terkait penanganan Covid-19 yang dinilai masih fluktuatif sepanjang tahun 2020 dan membuat kondisi Kota Malang belum optimal dalam mengatasi
permasalahan pandemi.

Dalam hal ini DPRD Kota Malang meminta Pemkot Malang untuk memiliki strategi yang reformatif dalam mengatasi berbagai sektor vital yang terdampak, terutama ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan sosial dan berbagai sektor vital
lainnya.

"Kesra paling banyak catatannya, terkait pandemi covid yg datanya kurang akurat, kemudian updating data, peningkatan layanan kesehatan," imbuhnya.

Kemudian, angka kemiskinan yang masih tinggi di tahun 2020 dan masih belum meratanya program jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, hal ini juga diharapkan mampu mendapatkan perhatian serius dari Pemkot Malang.

Dewan-Setujui-LKPJ-Wali-Kota-Malang-Anggaran-2020-Berikut-Catatannya-2878d392433e5c21c.jpg

Karena itu, DPRD merekomendasikan agar Pemkot Malang menjamin keberlangsungan bantuan sosial kepada masyarakat miskin Kota Malang yang belum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah provinsi ataupun dadi Pemerintah Pusat.

Selain itu, agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran kepada yang berhak, Pemkot Malang perlu membuat program pemutakhiran data terpadu penerima bantuan sosial.

Hingga, persoalan dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, DPRD juga meminya agar Pemkot Malang untuk memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sarana dan
prasarana sekolah swasta yang ada di Kota Malang.

"Pendidikan tadi juga banyak menjadi catatan, saat ini terkait sekolah tatap muka, ini menjadi perhatian kita bersama, tak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Jangan sampai menjadi klaster baru dari uji coba-uji coba yang dilakukan," tandasnya.

Dalam hal ini, anggota Dewan juga akan melakukan pengawasan atas rekomendasi ini agar dilaksanakan oleh Pemkot Malang. Sehingga, pada LKPJ tahun anggaran 2021 mendatang, segala yang telah direkomendasikan telah tercapai.

Menanggapi itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, apa yang menjadi rekomendasi dari DPRD Kota Malang akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun, catatan mengenai capaian yang belum berhasil, dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang tidak hanya terjadi di Kota Malang, tapi secara nasional.

Sehingga, dalam hal ini Pemkot Malang akan terus menguatkan berbagai sektor, guna mengejar capaian-capaian tersebut, salah satunya melalui lelang kinerja dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang.

"Kita on the track, sebetulnya kalau tidak ada pandemi bisa tercapai. Semua rekkmendadi ini beralasan, tetapi situasi pandemi Covid-19 yang menjafikan itu. Kita sudah ada lelang kinerja, RKPD juga, melalui itu akan terus kita kuatkan," ungkapnya.

Topik
Kota MalangDPRD Kota MalangI Made Riandiana KartikaSutiajilkpj wali kota malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru