Setiap Desa Diminta Bayar Rp 9,5 Juta, Aplikasi Si Jaka di Kabupaten Malang Disorot Boros Anggaran

Apr 19, 2021 21:14
Kantor Pemkab Malang. (Foto: istimewa)
Kantor Pemkab Malang. (Foto: istimewa)


MALANGTIMES - Pengadaan program Aplikasi Jaga dan Kawal Dana Desa (Si Jaka) di Kabupaten Malang disoroti banyak pihak. Pasalnya, besaran anggaran yang diajukan pihak pengembang aplikasi itu dianggap terlalu besar dan dinilai tidak masuk akal.

CV Citra Adi Perdana selaku pemenang tender pengadaan aplikasi  Si Jaka meminta setiap desa membayar biaya sebesar Rp 9,5 juta. Padahal di Kabupaten Malang sendiri terdapat 378 desa dari 33 kecamatan. Jika dihitung, angka Rp 9,5 juta dikalikan seluruh desa, bisa mencapai Rp 3 miliar jika seluruh desa membayar permintaan pembuatan aplikasi tersebut.

Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngebruk Sumberpucung M. Huda Prastoto mengatakan, permintaan biaya tersebut dinilai terlalu besar untuk ukuran aplikasi.  “Saya rasa itu kurang ada dasarnya. Kenapa bisa tiba-tiba ada pengadaan aplikasi seperti itu. Itu dasarnya apa? Tolong ditunjukkan. Itu nilai juga besar. Apalagi jika diakumulasi dengan jumlah desa di Kabupaten Malang,” ucap dia 

Dari keterangan Huda setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa (pemdes), pihaknya ragu untuk berkontribusi terkait pengadaan aplikasi tersebut. Pasalnya, ia khawatir kontribusi yang dilakukan justru bisa berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran.

“Jelas ragu dan khawatir. Untuk pengadaan dengan jumlah sekian juta, kalau tidak ada dasar aturan yang jelas, ya khawatir jika disebut sebagai penyalahgunaan anggaran. Dasarnya apa kami mengeluarkan biaya untuk aplikasi tersebut,” ungkap Huda.

Dari pantauan media ini, saat ini pihak desa telah memiliki sistem aplikasi yang digunakan untuk mengawasi keuangan. Sistem tersebut bernama Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang di-launching pada tahun 2020 hingga saat ini masih tetap digunakan.

Bahkan informasinya, Siskeudes dibuat secara gratis dan bisa dimanfaatkan oleh Pemkab Malang untuk meminimalisasi adanya penyalahgunaan keuangan.

Apa tanggapan Pemkab Malang? Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji menjelaskan bahwa program aplikasi Si Jaka telah memiliki kekuatan hukum. Sebab, pihaknya telah meminta legal opinion (LO) kepada Kejaksaan Negeri  (Kejari) Kepanjen untuk memberi pandangan hukum terkait Si Jaka.

“Kami sudah minta LO ke Kejaksaan untuk memberi pendapat hukum dan sudah dijawab. Rencananya akan segera kami sosialisasikan untuk memberi pemahaman yang sama,” kata Suwadji.

Suwadji berkelakar bahwa aplikasi Si Jaka sendiri bersifat tidak wajib atau tidak ada paksaan. Menurut dia, penggunaannya sendiri nantinya dikembalikan kepada masing-masing pengambil kebijakan setiap pemdes.

“Prinsipnya tidak ada paksaan dan tidak ada kewajiban. Memang, program Si Jaka itu nantinya akan terkoneksi dengan pemdes, kecamatan, DPMD, Inspektorat dan kejaksaan. Tapi prinsipnya terserah desa. Itu kan kerja sama desa dengan pihak penyedia. Kami tidak memaksakan. Kalau keberatan, ya juga tidak apa-apa,” ucapnya.

 

Topik
Dna

Berita Lainnya

Berita

Terbaru