Kuasa Hukum Kasus Korupsi APBDes Bulukerto Angkat Bicara

Apr 15, 2021 17:21
Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu tetapkan Kepala Urusan (Kaur) Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu berinsial FP sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait APBdes tahun 2020 di Kantor Kejari Batu, Kamis (15/4/2021) (foto Mariano Gale/Jatim Times)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu tetapkan Kepala Urusan (Kaur) Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu berinsial FP sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait APBdes tahun 2020 di Kantor Kejari Batu, Kamis (15/4/2021) (foto Mariano Gale/Jatim Times)

BATUTIMES - FP selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan sekaligus Bendahara Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu kini ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negri (Kejari) Kota Batu, Kamis (15/4/2021).

Indri Hapsari selaku kuasa hukum FP mengatakan, anggaran yang digunakan dipakai secara bertahap sejak tahun 2019-2020. Mulai dari dana BLT, pengadaan taman, dana RT, dan PKK.

"Dana itu diambil sedikit-sedikit hingga terkumpul Rp 338 juta," ujarnya.

Lebih lanjut, hal itu dikarenakan Dana Desa 2019  tak kunjung cair. Namun, cair pada tahun 2020. Maka, kegiatan pada 2019 menggunakan dana dari anggaran tahun 2020. Sedangkan untuk program di anggaran 2019  yang sudah dilaksanakan namun belum dibayar.

"Nah itu yang dibayarkan dari anggaran tahun 2020, karena dipakai dulu. Karena anggaran dua-duanya itu yang cair duluan 2020. Tapi kegiatannya 2019 yang ditalangi dengan dana perangkat desa lainnya. Karena waktu pencairan dananya tidak turun cepat," ujarnya.

Dari anggaran tersebut, kemudian uang tersebut digunakan investasi oleh FP. Namun FP malah ditipu. Sehingga yang tadinya hasil investasi itu akan dikembalikan, ternyata malah tidak dapat. Diungkap Indri, pelaku penipuan tersebut sudah ditahan Polres Batu.

Saat ditanya apakah ada sangkut paut dengan Kepala Desa. Indri belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, karena ia baru saja ditunjuk sebagai pengacara tersangka pada Kamis (15/4/2021) kemarin.

"Kalau memang ada keterlibatan Kades belum bisa dipastikan. Karena penunjukan saya baru hari ini. Nah, saya harus mempelajari dan koordinasi dengan tersangka. Setelah itu jika kades ikut terkait, pasti saya tarik," ujarnya.

Sementara itu, Kades Bulukerto Suwantoro membantah tudingan bahwa dirinya telah mengizinkan penggunaan ADD untuk kepentingan pribadi bendaharanya.

"Saya tidak izinkan. Dia itu meminjam uang seniali Rp 200 juta kepada saya dan uang itu belum dikembalikan. Uang itu dari hasil menjual tanah saya. Namun pihaknya tidak mengetahui tiba-tiba memiliki tunggakan sebanyak yang telah dikatakan oleh Kajari Kota Batu," ujarnya.

Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu tetapkan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu berinsial FP sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi (TPK) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) tahun 2020 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Anggaran tersebut sekitar Rp 338 juta.

Terhadap perkara tersebut, penyidik memberikan sangkaan kepada FP melanggar Pasal 2 ayat 1 UUD No 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah UUD tahun 2020/2021. Atau juga Pasal 3  UUD No 31 tahun 99  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah UUD tahun 2020/2021.

Topik
APBDes Bulukertoberita umkm banyuwangiBendahara Desa BulukertoKejaksaan Negri (Kejari) Kota BatuKecamatan BumiajiKota Batudana BLTpengadaan tamandana RTpolhutmob perhutani ngawi
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru