Dewan Soroti Angka Kemiskinan di LKPJ Wali Kota Malang TA 2020

Apr 15, 2021 16:08
Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Malang, Kamis (15/4/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Malang, Kamis (15/4/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES- Persoalan pengentasan kemiskinan di Kota Malang menjadi sorotan legislatif. Pasalnya, di tahun 2020 lalu, angka kemiskinan bertambah cukup siginifikan. 

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2020, Kamis (15/4/2021).

Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PDI Perjuangan Iwan Mahendra menyoroti capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Malang di tahun 2020. Yakni, berkaitan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan meningkatnya angka kemiskinan di Kota Malang.

"Pertumbuhan ekonomi di Kota Malang pada tahun 2019 dan tahun 2020 jauh dari kata memuaskan, karena kota Malang pernah mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen," ujarnya.

Disebutkannya, angka kemiskinan di Kota Malang mengalami kenaikan 0,37 persen di tahun 2020 ini. Itu artinya, dari 4,07 di tahun 2019 menjadi 4,44 persen di tahun 2020. "Kami minta pemerintah lebih serius dalam mengatasi hal ini," imbuhnya.

Hal senada juga turut disampaikan Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang Akhdiyat Syabril Ulum. Di mana angka kemiskinan sejatinya bisa menjadi perhatian khusus Pemkot Malang. Sebab, hal tersebut mengakibatkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (Indeks Kedalaman Kemiskinan) naik menjadi 0,66. Sementara terdapat kenaikan indeks kepasrahan kemiskinan sebesar 0,02 poin.

"Oleh karena itu, kami berharap agar seluruh program pembangunan Pemerintah Kota Malang semata-mata diarahkan pada tujuan pemenuhan hak dasar masyarakat serta pengentasan kemiskinan terutama di masa pandemi seperti saat ini," katanya.

Lebih jauh, pria yang akrab disapa Ulum ini mengungkapkan, tingkat kemiskinan juga memicu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama tahun 2020. Yang mana juga menunjukkan peningkatan sebesar 3,73% menjadi 9,61% dari jumlah angkatan kerja di Kota Malang. Peningkatan itu, mencapai yang tertinggi selama 3 tahun terakhir.

Di mana pandemi Covid-19 cukup berdampak pada basis ekonomi perdagangan, jasa, pariwisata, dan pendidikan Kota Malang. Kemudian, lulusan Perguruan Tinggi yang belum terserap lapangan kerja dinilai menjadi salah satu penyumbang cukup besar dalam indeks TPT tersebut.

"Dari sekian ragam alokasi kegiatan aktivasi pengembangan ekonomi kreatif (fasilitasi co-working space, industri digital, event komunitas, pelatihan keterampilan dan UMKM, pembentukan kelompok usaha bersama), kami merasa belum terlihat adanya sinergi dan kolaborasi yang intens dengan Perguruan Tinggi," tandasnya.

Topik
Kota MalangDPRD Kota MalangKemiskinan di Kota Malangiwan mahendra

Berita Lainnya

Berita

Terbaru