Hukum Memberikan Imbalan Bagi Petugas KUA, Begini Kata Kemenag Kota Malang

Apr 08, 2021 15:54
Sosialisasi anti gratifikasi pernikahan kepada pengendara motor di Kota Malang. (Foto: Istimewa).
Sosialisasi anti gratifikasi pernikahan kepada pengendara motor di Kota Malang. (Foto: Istimewa).

MALANGTIMES - Proses gelaran pernikahan tentu akan melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, banyak dari prosesi-prosesi ini kadang dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Salah satunya melalui pemberian imbalan kepada petugas, yang jelas dalam aturan sangat dilarang.

Karenanya, hal ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang. Yakni, dengan melakukan sosialisasi dengan terjun langsung ke lapangan, di seputaran Alun-Alun Kota Malang, Kamis (8/4/2021).

Sosialisasi ini dimaksudkan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tak lagi memberikan imbalan apapun kepada petugas KUA yang menjalankan tugas pernikahan. Sebab, pemberian imbalan baik itu berupa makanan, terlebih uang bisa masuk kategori gratifikasi dan berpotensi menjadi pelanggaran.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Malang Moh Rosyad menyatakan, jika selama ini pelayanan yang ada di KUA tidak dipungut biaya kecuali memang sudah diatur di undang-undang. Termasuk, untuk perhelatan pernikahan.

Terkait pernikahan, diatur dalam PP no 48 tahun 2014, yang apabila prosesi pernikahan dilakukan di kantor KUA tidak dipungut biaya. Sementara jika dilakukan di luar kantor maka dikenai biaya sebesar Rp 600 ribu dan berlaku di seluruh Indonesia.

"Tapi selama ini yang terjadi di masyarakat itu mereka kerap memberikan imbalan kepada petugas KUA. Mungkin bagi mereka hal wajar, tetapi bagi petugas, itu bisa menjadi masalah dan berpotensi memicu munculnya perilaku korupsi, kolusi dan lainnya," katanya.

Rosyad menambahkan, fakta yang ada di lapangan kerap mengalami situasi yang tidak enak hati ketika ada keluarga mempelai yang memberikan imbalan. Sesuai aturan, jika didapati ada pemberian, maka petugas harus menyerahkan ke bagian Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

"Nantinya, dari pihak UPG yang akan menyerahkan barang pemberian itu ke KPK. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka lebih baik masyarakat tidak perlu memberikan imbalan apapun kepada petugas," jelasnya.

Adanya aturan ini, dikatakan Rosyad, tak hanya untuk menjalankan birokrasi menjadi lebih efektif, efisien dan profesional. Tetapi juga untuk KUA agar lebih profesional dan transparan. Sekaligus juga melatih petugas agar tidak berharap mendapat imbalan diluar apa yang menjadi hak mereka.

"Jadi daripada petugas nanti ada yang tergoda, maka aturannya jelas lebih baik di tolak saja," terangnya.

Lebih jauh, jika ditemui adanya petugas KUA yang nekat menerima gratifikasi, maka sanksi tegas menanti. Yakni, mulai dari diturunkan kepangkatan, ditunda kenaikan pangkat hingga distafkan.

Di mana, pemberian sanksi tetap akan disesuaikan berdasarkan hasil investigasi dari pelanggaran yang dilakukan petugas KUA.

"Kalau ada laporan masuk, maka dilakukan rapat dan investigasi, seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Setelah itu, baru akan diputuskan sanksi apa yang akan diberikan pada petugas yang melanggar," tandasnya.

Topik
Kementerian AgamaKota Malangpemberian imbalanaturan KUAlarangan imbalanpetugas KUA

Berita Lainnya

Berita

Terbaru