Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Prihatin Adanya Akademisi Lakukan Plagiasi

Apr 06, 2021 20:44
Guru besar Sejarah Politik Universitas Negeri Malang (UM), Prof Dr Hariyono MPd yang juga Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Doc MalangTIMES)
Guru besar Sejarah Politik Universitas Negeri Malang (UM), Prof Dr Hariyono MPd yang juga Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Doc MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kasus plagiasi melibatkan akademisi tak luput dari perhatian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Terlebih lagi akademisi yang terlibat kasus plagiasi tersebut bakal mencalonkan diri sebagai pimpinan lembaga pendidikan. 

Wakil Ketua BPIP Prof Dr Hariyono MPd cukup prihatin dengan kejadian tersebut. Menurut Prof Hariyono kehidupan akademik sarat dengan upaya mencari kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan sejak proses pencarian hingga menemukan hasil. Bukan hanya sebatas teknis penelitian, namun lebih dari itu, dalam proses itulah, seorang akademisi membawa sebuah nilai kejujuran untuk menemukan sebuah kebenaran.

Walaupun dalam konteks tertentu, lanjut Prof Hariyono, terdapat situasi batas yang tidak memungkinkan metodologi tersebut menjelaskan pemikiran yang mengalami lompatan paradigma. Misalnya, perspektif geosentris dalam paradigma Ptoleumeus ke perspektif heliosentris dalam paradigma Copernicus. Untuk menjalankan proses tersebut diperlukan kejujuran, mulai dari mengutip pendapat, temuan dan teori yang digunakan hingga proses dan temuan yang diperoleh.

"Dalam konteks itulah seorang akademisi diharapkan menjadi obor peradaban. Dengan adanya obor peradaban ini bukan hanya sekedar menemukan sesuatu yang ia cari, tapi juga bagaimana dalam proses mencari itu dilakukan dengan cara yang benar dengan menggunakan metodologi yang terbuka, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," terang Prof Hariyono yang juga Guru Besar Sejarah Politik Universitas Negeri Malang (UM) ini.

Lebih lanjut dijelaskannya, ia merasa prihatin manakala terdapat seorang akademisi yang melakukan perbuatan plagiasi atau melakukan lompatan untuk mencari sesuatu tanpa melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu tingkatan S1, S2, S3 hingga Guru Besar. Jika begitu, seorang akademisi telah mengkhianati nilai dasar dari dunia akademis.

"Apalagi kalau itu dilakukan oleh calon atau Guru Besar, atau orang yang ingin menjadi pemimpin di dunia akademik. Dia tidak mampu melakukan keteladanan dan tidak mampu membawa dan menjaga marwah akademik. Kalau seorang pimpinan universitas melakukan plagiasi, apa mungkin yang bersangkutan bisa merawat dan menjaga agar civitas yang ia pimpin tidak melakukan hal yang serupa," jelasnya.

Jabatan Guru Besar maupun Rektor, mempunyai tanggungjawab moral yang besar dalam merawat nilai-nilai kejujuran. Dan dalam konteks kejujuran itulah, diharapkan kedepan sebagai seorang pemimpin bukan hanya bisa menjaring aspirasi masyarakat akademik, tapi juga bisa memberikan orientasi masyarakat akademik yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Kita prihatin saat ada warga yang dalam proses akademik melakukan plagiat, kebohongan alias tidak jujur dalam menulis karya ilmiah. Apalagi saat itu terjadi pada jenjang pendidikan tertinggi (S3) atau untuk proses kenaikan pangkat akademik tertinggi (guru besar). Oknum semacam ini sebenarnya sudah kehilangan legitimasi moral dan akademik," tegasnya.

Bilamana hal itu (aksi plagiasi) didapati, tentunya penting untuk menegakkan kode etik, yang aman disetiap perguruan tinggi ataupun fakultas tentunya memiliki lembaga etik. Diperlukan adanya ketegaran moral  yang mengacuhkan culture pakewuh yang selama ini mungkin saja membuat lemah dari penindakan.

"Inilah yang kita khawatirkan bahwa moralitas sebagai bangsa itu lembek. Karenanya perlu saling mengingatkan termasuk juga pers terkait nilai moralitas dan integritas tidak hanya dijaga oleh pejabat politik, tapi juga oleh pejabat akademik," bebernya.

Sementara itu, pandangan dari Wakil Ketua BPIP tersebut, juga selaras dengan halnya yang terjadi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang. Saat ini, dalam pemilihan Rektor periode 2021-2025, telah terjaring tujuh bakal calon Rektor.

Dari tujuh nama tersebut, ada yang menjadi sorotan tentang kepantasan maju menjadi bakal calon rektor karena ada yang terindikasi melakukan aksi plagiasi. Kasusnya sempat ramai dibicarakan. Bahkan, beberapa waktu lalu juga sempat tersebar foto surat permohonan maaf aksi plagiasinya yang ditujukan kepada Prof Imam Sauprayogo.

Hal itu juga membuat bakal calon lainnya, yakni Prof Suhartono sangat tak setuju adanya calon yang melakukan aksi plagiasi. Dalam wawancara sebelumnya. Norma maupun marwah akademik harus ditegakkan dan benar-benar dijaga. Sehingga bilamana terdapat calon-calon yang memang melanggar norma-norma akademik, seperti halnya plagiat, tentunya sangat tidak layak dalam mengemban amanah sebagai Rektor yang harus menjaga marwah dan norma akademik.

Kasus plagiat, merupakan sebuah pelanggaran aturan dan etika yang serius dalam dunia akademik. Plagiarisme adalah bentuk disintegritas atau ketidakjujuran yang merupakan musuh dunia pendidikan.

"Jangan sampai seperti kampus lain,  setelah terpilih kemudian malah tersandung kasus seperti itu (plagiat), ada gugatan terkait plagiat. Kan ini tentunya tidak baik bagi akademik maupun lembaga. Kita menginginkan pemimpin itu bebas dari itu, pemimpin harus yang bersih," terangnya.

Karenanya, pihaknya meminta agar panitia bisa mendiskualifikasi dan menyingkirkan bakal calon yang memang melakukan aksi menyimpang agar ruh akademik dan marwah kampus terjaga.

Topik
kasus plagiasibpipProf Hariyono

Berita Lainnya

Berita

Terbaru