Pemkot Malang Permudah Pengadaan Barang dan Jasa bagi UMKM melalui Marketplace

Apr 05, 2021 20:27
Wali Kota Malang Sutiaji (baju hitam depan) usai memberikan pengarahan kepada para perwakilan masyarakat dari masing-masing kelurahan di Kota Malang, Senin (5/4/2021). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES) 
Wali Kota Malang Sutiaji (baju hitam depan) usai memberikan pengarahan kepada para perwakilan masyarakat dari masing-masing kelurahan di Kota Malang, Senin (5/4/2021). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES) 

MALANGTIMES- Pemerintah Kota Malang membuat terobosan baru dengan mempermudah sistem pengadaan barang dan jasa bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) melalui platform-platform marketplace yang sudah tersedia. 

Untuk membantu masyarakat baik dari pelaku UMKM maupun konsumen yang selalu membeli produk UMKM, Pemerintah Kota Malang terus melakukan sosialisasi terkait mekanisme terbaru pengadaan barang dan jasa melalui marketplace. 

"Harus dipahami bahwa amanat undang undang kan harus memakai pelaku UMKM maupun produk UMKM," ujar Wali Kota Malang Sutiaji kepada MalangTIMES.com, Senin (5/4/2021). 

Orang nomor satu di Pemerintahan Kota Malang tersebut juga mengatakan bahwa dengan memanfaatkan platform marketplace untuk proses pengadaan barang dan jasa, akan lebih mempermudah masyarakat dalam survei harga dan produk. 

"Berkaitan dengan survei harga akan lebih enak sekarang. Karena sudah pakai marketplace. Tidak harus datang ke tempat toko bangunan misalnya kalau infrastruktur. Cukup saja menjelajahnya melalui digital," terangnya. 

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut Sutiaji juga mengingatkan bahwa perlu adanya kolaborasi antar elemen masyarakat untuk mensukseskan dan melancarkan terobosan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut. "Kita menyadarkan bahwa harus ada kolaborasi dari seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama (berkontribusi, red)," tuturnya. 

Sementara itu, Camat Lowokwaru Joao M.G. De Carvalho menjelaskan bahwa dalam sosialisasi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan platform marketplace juga dijelaskan mengenai Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021. 

"Aturan yang baru Perpres Nomor 12 Tahun 2021 itu memang harus menggunakan pelaku dan produk setempat atau lokal. Sehingga hari ini saya melaporkan bahwa kecamatan untuk mamin (makanan dan minuman, red) kami menggunakan UMKM," jelasnya. 

Lanjut Joao bahwa dalam kegiatan Sosialisasi Pembangunan Sarana Prasarana dan Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui platform marketplace. 

"Kami ingin semua stakeholder melaksanakan kegiatan di lapangan. Ada pemahaman yang sama terkait peraturan yang berlaku dari sisi pengadaan barang jasa maupun administrasi laporan. Supaya dikemudian hari setelah kegiatan selesai tidak ada persoalan saat dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat," terangnya. 

Lebih lanjut untuk saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terkait UMKM yang ada di Kota Malang melalui kelurahan yang dikoordinir oleh Lurah di masing-masing kelurahan. "Pak Lurah sudah diperintahkan oleh pak Wali untuk membantu mendata UMKM sehingga nanti mereka bisa ikut didalamnya," ujarnya. 

Setelah adanya pendataan, harapannya masyarakat yang memiliki UMKM dapat mendaftarkan jenis UMKM nya tersebut ke dalam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). "Tadi sudah diminta untuk membuat daftar lalu UMKM bisa masuk ke LPSE. Kalau tidak masuk disitu kan jadi tidak bisa. Kegiatan-kegiatan di kelurahan kan juga banyak yang membutuhkan maminnya. Jadi sudah dimulai untuk konsumsinya dari UMKM," pungkasnya.

Topik
Berita MalangKota MalangSutiaji

Berita Lainnya

Berita

Terbaru