Kota Malang Dongkrak Transaksi Digital hingga ke Pasar Rakyat

Apr 05, 2021 14:41
Suasana Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Hotel Tugu Malang, Senin (5/4/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Suasana Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Hotel Tugu Malang, Senin (5/4/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Sektor digitalisasi terus digencarkan di Kota Malang. Sistem transaksi keuangan, misalnya, yang juga terus dioptimalkan memanfaatkan non tunai atau secara digitalisasi melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Tak hanya untuk kalangan pemerintahan saja, pasar rakyat juga menjadi salah satu yang dibidik untuk menerapkan sistem transaksi non tunai tersebut.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, optimalisasi transaksi digital dijalankan seiring dengan adanya program Smart City yang saat ini digencarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. 

Sebut saja, sistem penyaluran bantuan yang juga diberlakukan secara non tunai.

Termasuk, kata dia, lingkup transaksi pelayanan di fasilitas kesehatan (Faskes) hingga pasar rakyat.

"Penyaluran bantuan di kami semua sudah non tunai. Nanti, juga ada pembayaran digital untuk puskesmas dan pasar. Ini harus digerakkan. Sehingga, jejak digital bisa diketahui dan ada transparansi," ujarnya, ditemui saat menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Hotel Tugu Malang, Senin (5/4/2021).

Menurutnya, dengan transaksi berbasis digital ini tak hanya untuk transparansi saja, melainkan metode pemasukan hingga pengeluaran dari setiap pelayanan bisa dilihat oleh masyarakat. Sehingga, akan mempermudah seseorang ketika akan mulai melakukan transaksi apapun, di manapun berada.

"Jelajah digital dan jelajah pasar akan semakin mudah. Kalau dulu kan harus survei pasar, contoh saja, pembelian besi sudah bisa dilihat dan nggak usah keliling kemana-mana. Masyarakat sudah bisa lihat semua," tandasnya.

Lebih jauh, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang Azka Subhan mengungkapkan, metode transaksi digital ini bisa dioptimalkan oleh seluruh stakeholder maupun masyarakat umum.

"Kami dorong seluruh stakeholder dan masyarakat umum ini. Jadi, transaksi pembayarannya didigitalkan, baik di lingkungan pemerintahan maupun juga ke masyarakat," jelasnya.

Dalam hal ini, pihaknya menargetkan, transaksi ekonomi digital dengan penggunaan QRIS, di wilayah KPwBI Malang sekitar 238 ribu. Yakni, dengan sasaran meningkatkan akseptasi QRIS di sisi merchant (supply), sekaligus penggunaan QRIS di sisi pengguna (demand).

Transaksi digital atau elektronifikasi di Kota Malang, Azka menyatakan, sistem e-Parking yang sudah digencarkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Di mana, nantinya masih juga akan dikembangkan ke intansi-instansi lainnya.

"Nantinya, BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Malang juga akan diterapkan. Kemudian, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain. Masyarakat nanti juga akan didorong untuk melakukan transaksi digital melalui QRIS," pungkasnya.

Sebagai informasi, transaksi melalui QRIS ini  sebagai salah satu akses untuk memudahkan proses pembayaran bagi pedagang ataupun pembeli dengan terintegrasi aplikasi pembayaran digital. Di antaranya, Gopay, Ovo, Dana, LinkAja ataupun Shopee Pay, dan jenis lainnya.

Topik
transaksi digitalPasar RakyatWalikota MalangBank Indonesia Malangberita kota malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru