Pandemi Covid-19, Kemenpan RB Minta Pemkab Malang Perhatikan Tata Letak Mal Pelayanan Publik

Mar 26, 2021 19:03
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diah Natalisa (depan, tengah) saat meninjau Mal Pelayanan Publik milik Pemkab Malang, Jumat (26/3/2021). (Foto: istimewa)
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diah Natalisa (depan, tengah) saat meninjau Mal Pelayanan Publik milik Pemkab Malang, Jumat (26/3/2021). (Foto: istimewa)

MALANGTIMES - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Diah Natalisa menyebutkan masih ada beberapa sektor yang perlu dibenahi terkait Mal Pelayanan Publik (MPP)  di Kabupaten Malang.

”Kami sudah memberikan penjelasan dan saya juga sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Wabup (Malang). Selain itu, kami  memberikan beberapa hal penting pada saat akan mengembangkan Mal Pelayanan Publik,” ungkapnya kepada awak media usai meninjau kesiapan MPP yang berlokasi di Rumah Dinas Bupati Malang di area Pendapa Panji, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (26/3/2021).

Beberapa masukan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam mengembangkan MPP ini. Dalah satunya adalah di sektor layout atau tata letak. ”Kita telah duduk bersama membicarakan layout. Itu penting sekali, karena akan semakin banyak yang berkumpul. Tetapi di sisi lain tempat ini juga harus memberikan pelayanan yang bagus,” ungkapnya.

Menurut Diah, penataan tata letak dalam mal pelayanan publik tersebut penting dilakukan mengingat saat ini juga masih dalam situasi pandemi covid-19. ”Prosedur yang sederhana akan membuat masyarakat merasa nyaman. Kami akan menginventarisasi jenis layanan yang akan bergabung. Kami berupaya agar jangan sampai pelayanannya berkumpul di satu sudut. Jadi, harus ada pembedaan, pemecahan kerumunan. Apalagi saat ini dalam kondisi pandemi,” ungkapnya.

Selain meminta untuk memperhatikan soal layout, Diah juga berharap seluruh pelayanan yang ada di MPP ini memenuhi standartyang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Yakni mengacu pada Peraturan Menpan RB (Permenpan RB) Nomor 23 Tahun 2017, dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Mal Pelayanan Publik yang diperkirakan Diah bakal segera turun dalam waktu dekat ini.

”Bagaimana caranya tempat ini tidak hanya sekadar tempat, tidak hanya sekadar gedung. Tetapi juga memenuhi sesuai dengan apa yang telah menjadi standar dan ketentuan. Jadi, ada kaidah-kaidah yang secara detail mengatur bagaimana dengan konsep layanan,” imbuhnya.

Diah berjanji, setelah melakukan peninjauan pada hari ini, Kemenpan RB bakal memberikan pendampingan terhadap Pemkab Malang dalam mempersiapkan Mal Pelayanan Publik tersebut.

”Tidak ada sesuatu yang sempurna. Tentunya akan selalu ada yang perlu untuk kita perbaiki. Seperti biasa, tugas kami adalah memberikan pendampingan, memberikan rekomendasi agar Mal Pelayanan Publik ini nantinya akan direpresentasikan positif. Dalam artian masyarakat benar-benar merasakan kemudahan, karena merekalah yang sebenarnya dapat menilai baik atau buruknya,” ucapnya.

Terlepas dari beberapa masukan yang telah diberikan, lanjut Diah, secara umum pihaknya mengaku mengapresiasi langkah Pemkab Malang untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik tersebut.

”Bangunan yang selama ini menjadi rumah dinas bupati sekarang telah berubah menjadi tempat pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang begitu tinggi terhadap pimpinan daerah yang menunjukkan komitmennya untuk membahagiakan warga Malang,” pungkasnya.

 

Topik
Mal Pelayanan PublikMal Pelayanan Publik Kabupaten MalangKemenpan RB

Berita Lainnya

Berita

Terbaru