Rencana Sekolah Tatap Muka, Ketua DPRD Kota Malang Beri Dukungan Penuh

Mar 22, 2021 15:13
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Perlahan, tahap demi tahap wacana untuk mulai melonggarkan aktivitas di luar rumah bakal segera dijalankan di tengah pandemi Covid-19. Seperti, bakal dimulainya pembelajaran tatap muka kembali bagi siswa sekolah yang rencananya akan dimulai pada tahun ajaran baru bulan Juli 2021 mendatang.

Di Kota Malang pun, hal itu tengah dipersiapkan segala sarana prasarana penunjangnya. Bahkan, dalam waktu dekat akan kembali digelar simulasi sekolah tatap muka di tingkat TK, SD dan SMP.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, pada dasarnya kebijakan itu didukung penuh. Sebab, menurutnya pemulihan perekonomian di daerah memang harus sejalan dengan penanganan Covid-19.

Made menilai, dengan kondisi tren penyebaran kasus Covid-19 di Kota Malang sudah mulai menurun, maka pembelajaran sekolah tatap muka bisa dijalankan. Namun, pihaknya mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan persiapan secara matang.

"Kita harus optimis, pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 ini harus seimbang. Ini kalau sekolah tatap muka, persiapannya yang harus disiapkan mulai sekarang. Mungkin nanti itu di tahun ajaran baru," ujarnya ditemui di Balai Kota Malang, Senin (22/3/2021).

Tak hanya sekolah tatap muka saja, beberapa kegiatan hiburan di Kota Malang kini juga telah diperbolehkan. Asalkan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Lalu, kegiatan wisuda mahasiswa yang juga mulai diizinkan kembali. Bahkan, pemerintah pusat juga sudah mulai akan membuka perkuliahan secara tatap muka pada Juli 2021 mendatang.

"Beberapa perguruan tinggi saya rasa juga sudah mulai mempersiapkan di tahun ajaran baru. Artinya tidak serta merta dalam waktu dekat ini, dan harus diverifikasi," imbuhnya.

Lebih jauh Made menyebut, kebijakan tersebut juga tidak serta merta karena pemerintah daerah menginginkannya semata. Melainkan juga tetap harus melibatkan jajaran samping lainnya dalam proses pengawasannya seperti TNI dan Polri, juga melalui keputusan Kementerian dan BNBP.

"Saya rasa masyarakat tidak usah resah, karena semua daerah yang ingin melakukan tatap muka pasti akan diverifikasi. Apakah wilayah ini sudah masuk di zona hijau, kuning, orange atau merah. Tidak serta merta kepala daerah mengizinkan, kalau pusat tidak mengizinkan juga tidak bisa," tandasnya.

Topik
pembelajaran tatap mukaKota MalangDPRD Kota MalangI Made Riandiana Kartika

Berita Lainnya

Berita

Terbaru