Masih Digodok, Bantuan Hukum Warga Miskin Tak Berlaku Bagi KTP Luar Malang

Mar 21, 2021 09:24
Wali Kota Malang Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Regulasi baru yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Malang tengah digarap.

Dalam pembahasannya, banyak hal yang disinggung mengenai ketentuan-ketentuan di dalamnya. Salah satunya yang sempat disinggung legislatif yakni perihal locus delicti (kejadian kasus) di wilayah hukum Kota Malang untuk warga luar kota.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, bantuan hukum ini dipastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berlaku untuk warga ber KTP Kota Malang saja. Sedangkan bagi warga yang terjerat hukum di Kota Malang namun secara status kependudukan merupakan warga luar kota tidak bisa mendapatkan bantuan hukum.

"Subyek hukum yang tidak memiliki identitas kependudukan di Kota Malang walaupun locus delicti (kejadian kasus) di wilayah hukum Kota Malang tidak akan mendapat bantuan hukum," ujarnya.

Ia menjelaskan pula, jika bantuan hukum tersebut tidak dibedakan apakah lingkup perorangan atau perkelompokan. Artinya, berlaku untuk semua masyarakat miskin dengan identitas kependudukan yang sah di Kota Malang.

"Tidak juga dibedakan dari kelompok-kelompoknya. Misalnya kelompok warga miskin rentan kejahatan, paham hukum atau tidak, hingga kelompok lain seperti disabilitas. Selama KTP nya Kota Malang maka berhak menerima bantuan hukum gratis," jelasnya.

Sementara itu, terkait teknisnya, bagi yang mengajukan bantuan hukum harus menunjukkan bukti nahwa seorang itu memiliki ketidakmampuan ekonomi. Misalnya dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM). Atau masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Nantinya, penerima bantuan hukum gratis masih harus diverifikasi terlebih dahulu melalui verifikasi dan updating data dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

"Tentu kami tetap berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) profesional, yang telah terverifikasi dan status badan hukumnya jelas," terangnya.

Lebih jauh, perihal pembiayaan, dikatakan Sutiaji, nantinya masih akan diatur. Mengingat setiap kasus perorangan tidaklah sama dalam penyelesaian hukumnya.

"Pembiayaan tentu nanti akan kita komunikasikan. Tingkat kedalaman hukum kan belum tahu, persoalan hukumnya ringan dan berat kan nanti kan yang nentukan," tandasnya.

Topik
Bantuan HukumMasyarakat miskinKota MalangWali Kota Malang SutiajiBerita Jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru