Disnaker-PMPTSP Kota Malang Review SOP 18 Bidang Terkait Perizinan dan Non Perizinan

Mar 19, 2021 20:47
Sekretaris Disnaker-PMPTSP (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Malang Woro Tanty Poerwandari, Jumat (19/3/2021). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES) 
Sekretaris Disnaker-PMPTSP (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Malang Woro Tanty Poerwandari, Jumat (19/3/2021). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES) 

MALANGTIMES - Disnaker-PMPTSP (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Malang review SOP (Standard Operational Procedure) 18 bidang dari lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Kota Malang. 

Dalam agenda review SOP ini, Disnaker-PMPTSP Kota Malang juga menghadirkan Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri RI Agung Pramono dan juga beberapa perwakilan lintas OPD yang berkaitam dengan SOP perizinan dan non perizinan Kota Malang. 

18 daftar bidang pelayanan yang disusun untuk SOP nya yakni bidang perizinan online, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang koperasi usaha kecil dan menengah, bidang kebudayaan dan bidang kearsipan. 

Selanjutnya bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang industri, bidang kesatuan bangsa, bidang pertanahan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 

Agung Pramono menyampaikan, bahwa jika dalam setiap OPD jika telah memiliki SOP sebaiknya dalam rentan waktu satu tahun sekali harus di review. 

"Kalau sudah punya harus direview paling tidak satu tahun sekali. Lebih ideal setiap enam bulan," ungkapnya kepada MalangTIMES.com, Jumat (19/3/2021). 

Lanjut Agung, bahwa Pemerintah Kota Malang melalui Disnaker-PMPTSP Kota Malang memiliki dua upaya terkait penyusunan SOP ini. "Awal kita itu sudah konsultasi publik waktu draft pertama bersama calon stakeholder di luar. Ada asosiasi, real estate, ada macam-macam. Karena mereka sudah mengasih masukan, direview diperbaiki, ini masuk ke draft kedua melibatkan OPD," ujarnya. 

Dari masing-masing OPD pun juga diberikan waktu selama satu minggu untuk proses koreksi atau penambahan. Jika nantinya sudah selesai dan sudah diperiksa secara finish oleh Disnaker-PMPTSP Kota Malang akan diterbitkan SOP resminya. 

"Minimal nanti dalam Peraturan Kepala Daerah atau Perwali. Isinya itu yang diterbitkan 118 (SOP, ted) dan ditambah yang baru-baru nanti diterbitkan," terangnya. 

Agung menambahkan, bahwa nantinya semua SOP akan mengacu pada Peraturan Wali Kota yang akan dikeluarkan terkait pelaksanaan sesuai tupoksi (tujuan pokoo fungsi) masing-masing pegawai. 

"Tapi kalau ada Disnaker-PMPTSP, selama pelaksana menjalankan sesuai SOP ya udah dia nggak bisa dikriminalisasi. Nggak ada pelaksana salah," katanya. 

Sementara itu, Sekretaris Disnaker-PMPTSP Kota Malang Woro Tanty Poerwandari menyebutkan, beberapa OPD yang turut serta dalam pembahasan review SOP yang disusun. 

"Ada Disdik, Dinkes, Dinas PU, Dinas Perhubungan juga ada karena kita kan berkaitan dengan izin parkir itu ada di kita. Ada pertanian karena terkait izin pertanian sampai izin giling padi itu ada walaupun tidak ada yang mengajukan. Terus dari bagian hukum juga ada sama dari bagian organisasi," ujarnya. 

Dengan begitu, perempuan yang akrab disapa Woro ini menuturkan, bahwa jika SOP telah tersusun dan juga telah resmi untuk dapat diterapkan, masyarakat atau pihak-pihak akan lebih mudah dalam mengurus perizinan atau hal-hal lain yang bersangkutan dengan Disnaker-PMPTSP Kota Malang. 

"Begini, kalau Disnaker-PMPTSP akan lebih mudah menjalankan proses perizinan. Lalu masyarakat juga ada kepastian," tuturnya. 

Woro pun juga mengatakan, bahwa terkait proses perizinan yang biasa dirasakan oleh masyarakat harus diarahkan ke beberapa tempat terlebih dahulu. "Sebetulnya kita bukan melempar, tapi karena itu tadi. Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi satu. Tapi karena belum ada turunannya yang 77 PP itu belum disahkan sampai saat ini. Masih ada aturan-atuan yang bersifat sektoral dari kementerian-kementerian itu akhirnya berbenturan," terangnya. 

Maka adanya peraturan-peraturan yang bersifat sektoral dari masing-masing kementerian membuat terjadi benturan pada tindakan pelayanan publik. "Jadi di sini kita menyinkronkan bagaimana membuat SOP yang gampang diantara aturan yang agak susah itu. Yaudah kalau aturannya mereka begitu, aturan saya begini, ya kita ambil jalan tengahnya ya SOP itu," pungkasnya.

Topik
Disnaker PMPTSP Kota Malangreview sopKementerian Dalam Negeriberita kota malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru