Arsip Tercecer dan Disorot BPK, Kota Malang Susun Regulasi Kearsipan

Mar 18, 2021 09:54
Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Penataan kearsipan segala bentuk dokumen di Kota Malang menjadi perhatian. Pasalnya, hal ini dirasa kurang optimal untuk penataannya.

Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyusun regulasi baru. Di mana saat ini tengah dituangkan dalam Ranperda penyelenggaraan kearsipan dan dibahas legislatif.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, kearsipan menjadi salah satu hal yang penting untuk dibuatkan regulasi. Sehingga penataan dokumen hingga ke tingkat tatanan RT/RW bisa berjalan dengan optimal.

"Kearsipan ini sangat penting, karena semua surat walaupun itu hanya pernyataan tulisan dari RT RW saja, itu sudah menjadi dokumen negara. Maka ini (regulasi) kita susun, saat ini kan ada kadang-kadang (tidak optimal pendataan), ketika di proses hukum nyarinya juga susah," ujarnya.

Selain itu, dengan tatanan regulasi, kata Sutiaji, nantinya aset-aset milik Pemkot Malang juga akan lebih mudah pendataannya. Apalagi, banyak temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika pendataannya terlepas.

"Kita banyak aset-aset, ini ada temuan BPK ada seratus sekian. Maka ini menjadi kekuatan kita semua untuk bagaimana arsip menjadi dokumen yang harus kita amankan," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, tahapan terkait Ranperda penyelenggaraan kearsipan akan secara mendetail dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus).

Meski dirasa kurang menarik, masalah kearsipan sendiri, kata Made memang tengah disoroti legislatif. Lantaran penataannya yang dirasa kurang optimal dijalankan Pemkot Malang. Karenanya, dengan regulasi baru nanti, persoalan kearsipan di Kota Malang tak lagi tercecer dan berjalan optimal.

"Kearsipan itu memang selama ini dalam tanda kutip kearsipan kurang seksi untuk dibahas. Tapi, menurut kami, DPRD terutama komisi C yang menyoroti ini kearsipan kita sangat kurang bagus. Sehingga lewat Perda ini akan kita perdalam untuk pintu masuk memperbaiki kearsipan di Kota Malang," ungkapnya.

Untuk diketahui, penyusunan regulasi tersebut saat ini memasuki tahapan kajian oleh Pansus bersama dengan rencana regulasi baru yang lainnya. Yakni Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan dan, Ranperda tentang Perubahan Perda No 11 Tahun 2019 tentang Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang.

Topik
perda penataan arsipKota MalangWali Kota Malang SutiajiDPRD Kota MalangI Made Riandiana Kartika

Berita Lainnya

Berita

Terbaru