Dukung Pengusaha Lokal, Pengadaan Pemkot Malang Prioritaskan Produk UMKM

Mar 17, 2021 13:52
Salah satu produk UMKM lokal Kota Malang yang diikutkan dalam pameran. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Salah satu produk UMKM lokal Kota Malang yang diikutkan dalam pameran. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus dioptimalkan dalam rangka mendukung kebangkitan ekonomi nasional. Hal ini juga yang mendorong Pemerintah Kota Malang menfasilitasi pelaku UMKM dengan membuka peluang kerjasama.  

Hal itu berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Perpres No 12 tahun 2021 yang telah mulai diberlakukan sejak 2 Februari 2021 ini membuka Peluang UMK (Usaha Mikro Kecil) dan Koperasi untuk mengikuti pengadaan pemerintah hingga Rp 15 Miliar.

Menindaklanjuti itu, Pemkot Malang juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang no 5 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Produk UMKM serta Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengadaan barang dan hasa.

"Pointnya itu sebenarnya UMKM. Kewajiban kita itu 40 persen dibelanjakan untuk UMKM," ujar Wali Kota Malang Sutiaji.

Adapun, dalam aturan tersebut, pemerintah juga menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi enam kali lipat dari nilai sebelumnya yang hanya Rp 2,5 Miliar.

Batasan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 15 Miliar.

Karenanya, menurut Sutiaji, dengan diberlakukannya aturan ini maka akan lebih banyak membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan koperasi. Sehingga, di masa pandemi Covid-19, pemulihan perekonomian disinyalir dapat segera teratasi.

"Ini wujud memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelaku usaha kecil dan koperasi. Maka dengan aturan ini dapat segera memulihkan ekonomi yang sedang terdampak pandemi Covid-19," jelasnya.

Lebih jauh, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang atau Jasa Kota Malang Widjaja Saleh Putra menyampaikan pentingnya untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi kepada para pelaku usaha. Saat ini, untuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kota Malang bagi UMK besarannya Rp 310 Miliar.

"Untuk RUP Kota Malang yang di UMK kurang lebih 6.437 paket,  besarannya Rp 310 Miliar," ungkapnya.

Ke depan, sosialisasi aturan baru tersebut terus dilakukam guna menjaring pelaku UMKM. Sehingga, perubahan dari aturan sebelumnya, seperti terkait pelaku pengadaan, jasa konstruksi dan marketplace bisa tersampaikan dengan baik.

"Kami juga akan terus mendorong pelaku UMK agar bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa secara daring. Misalnya melalui situs marketplace dan bela pengadaan. Saat ini sudah ada ratusan pelaku UMKM yang mengikuti, tapi nanti terus akan kita tingkatkan," tandasnya.

Topik
UMKMWali Kota Malang SutiajiKota Malangperputaran ekonomiBerita Jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru