Kisruh Partai Demokrat, Pengamat Nilai Jokowi Perlu Sikapi Manuver Moeldoko

Mar 12, 2021 16:04
Presiden Joko Widodo (Foto: The Conversation)
Presiden Joko Widodo (Foto: The Conversation)

INDONESIATIMES- Polemik dalam Partai Demokrat (PD) rupanya sudah menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu dikarenakan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terlibat dalam kongres luar biasa (KLB) PD yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Diketahui, dari hasil KLB yang digelar pada Jumat (5/3/2021) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum PD. Hal ini tentunya menyita perhatian beberapa pihak.  

Salah satunya yakni Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Adi menilai jika Jokowi perlu bertindak untuk menyelesaikan sengkarut masalah pada partai berlambang mercy itu. Menurut Adi, Jokowi maupun pihak istana sebaiknya memberikan pernyataan resmi terkait hal ini. Bahkan, kata Adi, suara Jokowi diperlukan untuk meluruskan opini publik yang cenderung menilai pemerintah ikut andil dalam kudeta Demokrat.  

Suara Jokowi diklaim bisa memperbaiki nama baik pemerintah sekaligus memberikan penegasan bahwa tindakan Moeldoko tak ada kaitannya dengan pemerintahan.  

"Penting ada pengakuan atau statement formal untuk menganulir dugaan liar publik, bahwa apa yang dilakukan KSP tidak didukung Istana," kata Adi.

Pernyataan Jokowi itu, papar Adi, bisa melalui jubirnya, entah dari Mensesneg, atau Presiden secara langsung. Lebih lanjut, Adi mengatakan jika saat ini pemerintah tidak bisa lagi menutup mata terkait keributan dalam PD.  

Belum lagi pemberitaan tentang Moeldoko yang menerima jabatan sebagai Ketum PD. Oleh sebab itu, Adi berharap Presiden Jokowi bisa memberikan pernyataan resmi.  

Bila tidak, akan ada implikasi serius yang datang dari persepsi publik. Di sisi lain, Adi menduga sikap diam istana terkait kisruh Demokrat ini bisa jadi karena Jokowi masih melihat persepsi publik terkait masalah tersebut.

"Mungkin pemerintah menganggap ini persoalan pribadi dan tidak perlu klarifikasi, atau bisa saja Jokowi sedang wait and see sekaligus melihat bagaimana kritik publik," ujarnya.  

Pendapat berbeda justru disampaikan pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. Karyono menilai Jokowi justru tak perlu terlibat dalam konflik PD.  

Jokowi, kata Karyono, lebih baik fokus menangani masalah pandemi Covid-19 dan menjalankan kebijakan pembangunan yang dicanangkan. "Justru jangan terlalu masuk dalam konflik Demokrat, pemerintah  fokus saja menangani Covid-19, dan menjalankan kebijakan yang sudah dicanangkan," ujar Karyono.

Karyono menilai jika keterlibatan Jokowi dalam kisruh Demokrat nantinya dianggap bisa menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Bahkan, lanjut Karyono, pemerintah bisa dianggap menghalangi sikap politik Moeldoko sebagai warga negara.

Topik
Partai DemokratmoeldokoPresiden Jokowikisruh demokrat

Berita Lainnya

Berita

Terbaru