Kisruh Partai Demokrat, Menkopolhukam Mahfud Singgung Kisruh PKB saat Era SBY Jadi Presiden

Mar 06, 2021 13:58
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD. (Foto: Dok. Humas Polhukam) 
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD. (Foto: Dok. Humas Polhukam) 

INDONESIATIMES - Partai Demokrat saat ini sedang kisruh. Puncaknya para kader Partai Demokrat yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar KLB (Kongres Luar Biasa) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Hasil dari KLB yang digelar di Sumatera Utara tersebut, memilih KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina. 

Menanggapi kisruh yang terjadi pada Partai Demokrat, Menteri Koodinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD mengatakan bahwa pihaknya selaku Pemerintah tidak dapat melarang atau pun mendorong terkait KLB Partai Demokrat. 

"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang," ujarnya dalam cuitan di akun twitter @mohmahfudmd , Sabtu (6/3/2021). 

Kemudian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menarik beberapa peristiwa konflik di tubuh partai politik yang ada di Indonesia. Tepatnya pada saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden RI. 

"Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," tambahnya. 

Lanjut Mahfud bahwa untuk saat ini, peristiwa politik yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara merupakan masalah internal yang dihadapi oleh Partai Demokrat. 

"Bg Pemerintah skrg ini peristiwa Deli Serdang merupakan mslh internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi mslh hukum. Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kpd Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai," jelasnya. 

Sementara itu, disampaikan Mahfud bahwa pemerintah sejak kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden SBY hingga Presiden Joko Widodo tidak pernah melarang adanya KLB mapun Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa). 

"Jd sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol. Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb," terangnya. 

Jadi kasus yang saat ini sedang dialami Partai Demokrat menurut Mahfud akan menjadi masalah hukum jika nantinya hasil KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI. 

"Kasus KLB PD baru akan jd masalah hukum jika hsl KLB itu didaftarkan ke Kemenkum-HAM. Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bs digugat ke Pengadilan. Jd pengadilanlah pemutusnya. Dus, skrng tdk/blm ada mslh hukum di PD," tandasnya.

Topik
Mahfud MDPartai DemokratAgus harimurti yudhoyonomoeldoko

Berita Lainnya

Berita

Terbaru